Menu

Mode Gelap
Antusias Petugas Lapas I Madiun Bersihkan Mushala Sambut HDKD ke-77  Ingin Diakui Negara, 39 Pasutri Lansia Ikuti Program Isbat Nikah Massal SDN 1 Mangkujayan Jadi Satu-satunya SD yang Lolos 10 Besar FRM Tetap Sambung Silaturahmi, Keluarga Besar Lapas I Madiun Hantar Pegawai Yang Purna Bakti Hingga Kediaman Hilang 3 Hari, Bocah Tenggelam di Pacitan Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional · 21 Jul 2021 19:32 WIB ·

Cegah Penyebaran Covid-19, Bapenda Kabupaten Madiun Tiadakan Konsultasi Tatap Muka untuk Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB


 Cegah Penyebaran Covid-19, Bapenda Kabupaten Madiun Tiadakan Konsultasi Tatap Muka untuk Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Perbesar

LINTAS7.NET, MADIUN – Untuk mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran virus Covid-19, serta menindaklanjuti instruksi Bupati Madiun nomor 3/INSTRUKSI/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kabupaten Madiun, Bapenda Madiun menerapkan kebijakan baru.

Pelayanan PBB-P2 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun dan gerai Bapenda di Mal Pelayanan Publik diadakan dengan cara pembatasan pelayanan tanpa ada konsultasi atau tatap muka.

“Masyarakat cukup menempatkan berkas pelayanan pada tempat yang sudah disediakan dan mengisi register yang ada serta penyelesaian pelayanan melalui telepon atau whatsapp,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, Rabu (21/7/2021).

Begitu juga dengan pelayanan BPHTB di Kantor Bapenda maupun di Mal Pelayanan Publik, hanya melayani validasi berkas BPHTB tanpa ada konsultasi atau tatap muka. Pemohon cukup menempatkan berkas validasi pada tempat yang sudah disediakan dan mengisi register yang ada, serta penyelesaian validasi akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemohon.

“Konsultasi tatap muka hanya untuk pelayanan keberatan BPHTB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketata. Di antaranya menerapkan physical distancing dan mengenakan masker,” kata Sutikno.

Sedangkan jam pelayanan dilaksanakan, Senin hingga Kamis pada pukul 08.00 hingga pukul 12.00 di dan Jumat pada pukul 08.00 hingga pukul 11.00. Pelayanan ini mulai berlaku sejak 14 Juli 2021, hingga PPKM darurat, dicabut oleh pemerintah.

Pemerintah secara resmi belum mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali yang berlaku sejak 3 Juli 2021. PPKM darurat, kemungkinan baru akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021, dengan mempertimbangkan kondisi dan catatan di lapangan. (di/ant/red/adv)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kapolda Jatim Dampingi Kunker Kakorlantas Polri Sosialisasi Penghapusan Registrasi Ranmor 

11 Agustus 2022 - 16:31 WIB

Sambut Hari Polwan ke-74, Polwan Polda Jatim Gelar Donor Darah, Baksos dan Polwan Goes To School

9 Agustus 2022 - 16:17 WIB

Ikrar Setia 15 Anggota Jamaah Islamiyah Jatim kepada NKRI dan Pancasila

9 Agustus 2022 - 13:06 WIB

Kompolnas RI Kunker di Polda Jatim

9 Agustus 2022 - 13:02 WIB

Kapolri Hadiri Khotmil Qur’an dari Polri Untuk Negeri di Ponpes Lirboyo Kediri

7 Agustus 2022 - 08:45 WIB

Silaturahmi Kapolri dengan Masyayikh dan Sesepuh Ponpes Al Falah Ploso Kediri

7 Agustus 2022 - 08:36 WIB

Trending di Nasional