LINTAS7.NET, MADIUN – Bupati Madiun Ahmad Dawami masuk dalam daftar Kepala Daerah di Jawa Timur yang diusulkan menjadi penerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Presiden RI.
Tim verifikasi dan peninjauan lapangan dari pemerintah pusat juga sudah turun langsung ke Kabupaten Madiun untuk melakukan pendalaman serta memantau langsung kondisi riil di lapangan.
Menanggapi dirinya diusulkan menjadi Kepala Daerah calon penerima tanda kehormatan SWK, Bupati Madiun Ahmad Dawami, mengatakan, bahwa penghargaan merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Madiun.
“Berbagai penghargaan itu kan indikator, tapi yang terpenting itu menjadi bukti nyata keseriusan kita dalam menyelesaikan seluruh permasalahan di Kabupaten Madiun, baik fisik, non fisik dan lain sebagainya, semuanya, jadi ini untuk semua tim di Kabupaten Madiun,” tutur Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun, Kamis (15/6/2023) siang di Pendopo Muda Graha, Madiun.
Pertemuan di Pendopo Muda Graha tersebut juga dihadiri Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati dan Elisa Chintya Dewi selaku Ketua Tim Verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mengatakan, pihaknya membentuk tim penilai dengan indikator penilaian yang sudah disiapkan. Setelah itu, bersurat kepada Kepala Daerah yang menurut penilaian layak diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat penghargaan.
Menurutnya, ada 4 indikator penilaian terhadap calon penerima penghargaan. Yaitu, keberhasilan pembangunan keluarganya, kependudukan, keluarga berencana dan keberhasilan tentang penekanan Stunting.
“Kabupaten Madiun ini luar biasa, capaian rata-ratanya lebih tinggi dari provinsi bahkan nasional. Kepesertaan KB misalnya, Jatim peserta KB aktif 67 persen, Kabupaten Madiun sudah 70 persen,” ujar Maria Ernawati.
Dia menambahkan, untuk pengusulan sampai di level penghargaan presiden ada satu persyaratan yakni harus mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI.
“Kalau sudah mendapatkan Manggala, baru dua tahun boleh diusulkan untuk mendapatkan SWK,” imbuh Maria.
Masih menurut Maria, alasan utama Pemprov Jatim mengusung Bupati Madiun sebagai calon penerima penghargaan SWK adalah karena program Bangga Kencana di Kabupaten Madiun sudah sangat bagus. Tiga pilarnya sudah memenuhi, ditambah lagi angka Stunting-nya relatif rendah.
“Dan luar biasanya, Pak Bupati Madiun ini mengeluarkan regulasi yang menginstruksikan untuk pemanfaatan dana DD dan ADD, ini mungkin yang menguatkan penurunan dan penekanan Stunting,” ucap Maria.
Sementara itu, Elisa Chintya Dewi selaku Ketua Tim Verifikasi dari Setmilpres, menerangkan, pihaknya bersama tim memiliki beberapa komponen pendalaman yang telah dibuat untuk menindaklanjuti pengusulan Bupati Madiun sebagai calon penerima SWK.
“Karena ini penghargaan langsung dari presiden, jadi luar biasa tinggi. Karena itu kami membuat rumusan-rumusan yang tidak sembarang orang mendapatkan memperoleh penghargaan dari Presiden, pastinya yang sudah berinovasi berjasa berkarya dalam membangun bangsa dan negara. Salah satu komponennya adalah memiliki kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat di daerahnya,” beber Chintya.
Dijelaskan Chintya, adapun yang diusulkan adalah tentang program Bangga Kencana, dimana Bupati Madiun sangat berkomitmen tinggi terhadap penurunan Stunting.
“Seperti diketahui Pak Presiden juga sangat concern dalam penurunan Stunting. Selain itu, ada beberapa inovasi Pak Bupati Madiun yang tidak dimiliki oleh kepala daerah lain,” ujarnya.
“Kami berharap inovasi tersebut dapat berkelanjutan, tidak mandek, tetapi dilanjutkan dan dikembangkan menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.
Usai paparan di Pendopo Muda Graha, tim Setmilpres melakukan verifikasi lapangan di Kampung KB Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan untuk melihat bagaimana kader Posyandu melakukan input data dalam aplikasi sistem aplikasi yang telah dibangun Bupati Madiun.
Selain itu, tim Setmilpres juga mengecek keberadaan penerima manfaat dan bagaimana concern-nya Bupati Madiun dalam penanganan balita berisiko Stunting dan balita Stunting, serta melakukan wawancara langsung dengan penerima manfaat tentang apa yang sudah diberikan oleh Pemkab Madiun.
“Data yang kami kumpulkan akan kami serahkan kepada anggota dewan GTK untuk kemudian akan diberikan pertimbangan kepada Presiden, sebelum Presiden menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan di Keppres,” Chintya menjelaskan. (ant/red/adv)
