Menu

Mode Gelap

Madiun · 16 Sep 2021 08:02 WIB

·

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Soroti Soal Insentif Nakes, Penanganan Covid-19, dan Harga Porang


					Enam Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Soroti Soal Insentif Nakes, Penanganan Covid-19, dan Harga Porang Perbesar

LINTAS7.NET, MADIUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono memimpin rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan umum enam fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (13/9/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono tersebut dihadiri Bupati Ahmad Dawami, Wakil Bupati Hari Wuryanto, anggota DPRD dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Pada rapat paripurna sebelumnya yang berlangsung pada Jumat (10/9/2021), enam fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Masing-masing perwakilan fraksi dari PDIP, PKB, Nasdem, Demokrat Persatuan, Golkar Nurani Sejahtera, Gerindra, membacakan langsung pandangan umum mereka.

“Beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi di antaranya belanja modal untuk pemulihan ekonomi dan kenaikkan pendapatan daerah,” kata Fery.

Secara umum, fraksi-fraksi tersebut menyoroti beberapa persoalan, di antaranya pembayaran insentif tenaga kesehatan, penanganan pandemi Covid-19, serta menanyakan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Madiun tahun 2021.

Suparno Budi Santoso, dari Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya meminta penjelasan terkait naiknya belanja tidak terduga. Selain itu meminta Pilkades tahun 2021 tetap dilaksanakan di 143 desa.

Sedangkan Sarwa Edi, dari Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya memberikan masukan agar cakupan pemberian vaksinasi lebih meluas. Fraksinya juga meminta Bupati Madiun mengawasi harga porang di pasaran agar petani tidak merugi.

Tak terkecuali Mohamad Sayuti, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umumnya menyebutkan belanja modal pemerintah daerah masih di bawah 30% belum sesuai dengan Permendagri. Fraksi PKB juga meminta penjelasan naiknya belanja barang dan jasa.

“Kami juga meminta agar belanja barang dan jasa dialihkan untuk penanganan Covid dan untuk Bantuan Sosial,” tegas Sayuti yang juga kakak kandung Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Sesuai agenda rapat paripurna, Bupati Madiun Ahmad Dawami memberikan jawaban atas pandangan umum enam fraksi di DPRD Kabupaten Madiun tersebut.

Untuk pencapaian vaksin di Kabupaten Madiun per tanggal 11 September 2021 sebanyak 321.621 orang atau setara (54,15%). Mengenai pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan sudah terbayarkan hingga bulan Agustus tahun ini.

“Untuk pembayaran insentif  tenaga kesehatan sudah dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2021,” tegasnya.

Menurut pejabat nomor satu di Pemkab Madiun itu, kenaikan belanja barang dan jasa digunakan untuk dukungan pendanaan penanganan pandemi Covid Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi serta pemberian insntif tenaga kesehatan.

“Bertambahnya bantuan sosial dipergunakan untuk warga masyarakat yang terdampak langsung pandemi covid-19 khususnya keluarga pasien Covid 19 selama isolasi mandiri,” jelasnya.

Mengenai kenaikan belanja modal, Ia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk belanja alat kedokteran, belanja alat kesehatan dan alat pendukung medis fasilitas kesehatan rumah sakit dan Puskesmas dari sumber dana BLUD.

Sebaliknya, terkait penurunan belanja modal, pejabat yang akrab disapa Kaji Mbing itu menjelaskan, jalan dan irigasi mengalami penurunan sebagai dampak pemotongan DAU dari pemerintah pusat.

Menyoal pelaksanaan Pilkades, Kaji Mbing menyatakan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Madiun siap melaksanakan Pilkades secara serentak namun mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan peraturan pemerintah pusat.

“Kami siap melaksanakan Pilkades serentak, tetapi tetap melihat perkembangan covid-19, serta peraturan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, pertanyaan Partai Gerinda mengenai Belanja Bantuan Sosial bertambah Rp. 1.063.450.000,- menurut Bupati, dipergunakan untuk pemberian Bantuan Sosial berupa Paket Sembako untuk warga masyarakat yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 khususnya keluarga pasien Covid-19 selama isolasi mandiri.

Tentang vaksinasi, Bupati menjelaskan, datangnya vaksin dari Pemerintah Pusat awalnya berbasis resiko. Pemkab Madiun sudah mempunyai standar menyesuaikan kedatangan stok vaksin dari pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dibantu TNI dan POLRI.

Adapun capaian pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Madiun per tanggal 11 September 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut, Target vaksinasi 593.894 orang a. Dosis 1 : 207.401 orang ( 34.92%), b. Dosis 2 : 112.322 orang (18.91%), c. Dosis 3 : 1.898 orang (0.32%), Total divaksin : 321.621 orang (54.15%).

Pelaksanaan vaksinasi di SMP 1 Dolopo untuk menyongsong Pembelajaran tatap muka sesuai dengan SE Gubernur Jawa Timur nomor 451/18670/012.1/2021 tentang Prioritas Vaksinasi Pelajar dan Anak Sekolah.

Pelaksanaan vaksinasi bagi anak sekolah sasarannya mencapai sebagai berikut :

A. Sasaran 2.700 siswa lokasi di SMP 3 Mejayan.

B. Sasaran 10.000 siswa lokasi di SMP 1 Geger, SMP 1 Dolopo, SMP 1 Bangunsari, SMP 2 Dagangan, SMP 1 Pilangkenceng, SMP 1 Mejayan, SMP 2 Nglames, SMP 2 Balerejo.

C. Selanjutnya dilaksanakan dengan sasaran 15.053 siswa pada 20 lokasi sekolah. Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan Partai Nasdem.

Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, kata Bupati, pihaknya dari awal telah sepakat memprioritaskan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, dan pada saat ini insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan sampai Agustus 2021. (du/red/adv)

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Komjen Firli Bahuri: Kita Berikan Penghargaan Kepada TNI-Polri Yang Sudah Bekerja Keras Mengendalikan Covid-19 di Jatim

26 Oktober 2021 - 14:53 WIB

Karaton Surakarta Memberikan Bantuan 20 Ribu Vaksin Covid-19 Untuk Pacitan

26 Oktober 2021 - 09:30 WIB

Polda Jatim Sikat Pinjol Ilegal di Surabaya dan Sidoarjo

25 Oktober 2021 - 13:47 WIB

Gelar Apel Kontijensi, Forkopimda Jatim Siapkan Diri Hadapi Bencana Alam

25 Oktober 2021 - 11:07 WIB

Pemkab Ponorogo Pecahkan Rekor Muri Pakai Sarung dan Peci

24 Oktober 2021 - 14:15 WIB

Silaturahmi Menkopolhukam dengan Budayawan dan Seniman se Jatim di Mapolda Jatim

24 Oktober 2021 - 09:50 WIB

Trending di Nasional