Menu

Mode Gelap
Puluhan Warga Terjangkit DBD, 1 Pasien Meninggal Dunia Kang Giri Spontan Selamatkan Warga yang Terjatuh Di Jalanan Tak Ada Kesengajaan, ABK Penangkap Lumba-lumba Dipulangkan Jaring Ikan Lumba-lumba, ABK Kapal Diperiksa Polisi Polda Jatim Antar Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam Malaysia ke Rumah Duka

Pacitan · 1 Okt 2021 20:38 WIB ·

Gaduh Paripurna DPRD, Silpa Belanja Pegawai Tak Bisa Dialihkan untuk Pembangunan Jalan


 Ketua Fraksi Demokrat Pacitan bersuara soal SILPA belanja pegawai. (Foto/doc.) Perbesar

Ketua Fraksi Demokrat Pacitan bersuara soal SILPA belanja pegawai. (Foto/doc.)

LINTAS7.NET,PACITAN- Sidang paripurna penetapan rencana APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Pacitan pada Kamis (30/9) kemarin menyita perhatian publik. Sebab, dalam prosesnya diwarnai interupsi Ketua Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan DPRD Pacitan, Handaya Aji.

Duduk perkaranya adalah potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada pos belanja pegawai yang disebut bisa mencapai 50 Milliar lebih. Handaya Aji, meminta agar sebagian dari dana itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan pedesaan atau kegiatan lainnya.

Handaya Aji, menjelaskan dari alokasi anggaran belanja pegawai yang disiapkan sebesar Rp 714 milliar sampai bulan september baru terserap sekitar Rp 493 miliar. Dia menghitung kebutuhan pembiayaan untuk tiga bulan ke depan sekitar 166 milliar, sehingga anggarannya akan tersisa 50 milliar.

‘’Kalau tiga bulan gaji akhir tahun ini paling banyak habisnya Rp 166 miliar, jadi masih ada potensi silpa. Ditengah dampak refokusing baiknya sisa anggaran tersebut bisa dialihkan ke pembangunan. Mulai perbaikan jalan hingga pekerjaan lain yang belakangan tertunda,’’ terang pria yang akrab disapa Yoyok tersebut.

Merespon persoalan dana silpa belanja pegawai itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Arif Setia Budi menegaskan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan eksekutif dan legislatif sudah tepat. Alasannya, karena SILPA anggaran pegawai tak bisa dipakai untuk kegiatan lainnya.

“Jadi perlu dipahami bahwa SILPA itu ada dua yakni SILPA terikat dan SILPA bebas. Yang terikat ini tidak bisa diambil karena nanti digunakan secara otomatis sesuai pembiayaan yang tertuang dalam rencana kerja semua lembaga/instansi daerah,” katanya.

Alokasi anggaran untuk pembiayaan pegawai itu lanjut Arif, telah sesuai dengan intruksi pemerintah pusat yang mengharuskan daerah menyiapkan pembiayaan seperti pengangkatan ASN atau P3K.

“Kemudian yang sifatnya bebas itu sisa-sisa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan memang benar bahwa ada potensi SILPA dari pos belanja pegawai tetapi itu tidak mungkin dialihkan untuk infrastruktur jalan,” tegas politisi yang karib dengan sapaan ASB. (IS/RIS).

Artikel ini telah dibaca 208 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Tak Ada Kesengajaan, ABK Penangkap Lumba-lumba Dipulangkan

10 Januari 2022 - 12:25 WIB

Jaring Ikan Lumba-lumba, ABK Kapal Diperiksa Polisi

9 Januari 2022 - 14:55 WIB

Monitoring Vaksin Anak, Bupati Ponorogo Siapkan 71 Ribu Dosis

8 Januari 2022 - 18:43 WIB

Beras Rusak Bantuan Pemerintah dalam Pantauan Kejaksaan

6 Januari 2022 - 22:35 WIB

Pelajar Pacitan Meninggal Usai Tabrak Truk TNI AU

5 Januari 2022 - 21:09 WIB

Tega Amat !!! Rakyat Sekarat Dikasih Beras Berwarna Cokelat

5 Januari 2022 - 11:52 WIB

Trending di Headline