Menu

Mode Gelap
Kemenag Kota Madiun Disorot LSM Garis PAKEM Mandiri Terkait TPG Non PNS Tahun 2018 dan Dugaan Pungli Musrenbang, Lima Sektor Jadi Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2024 Teken Finacial Close Proyek KPBU APJ, Bupati Madiun Ingin Kebijakan Bermanfaat Untuk Masyarakat  Mobil Masuk Jurang, Sopir dan Mantan Kades Dadapan Tewas Pertimbangan Masa Depan, Kasus Pencurian Karburator di Mapolres Madiun Sepakat Selesai dengan Diversi 

Madiun · 16 Jun 2019 16:06 WIB ·

Forkopimda dan Masyarakat Kabupaten Madiun Deklarasi Menolak Kerusuhan


 Forkopimda dan Masyarakat Kabupaten Madiun Deklarasi Menolak Kerusuhan Perbesar

Lintas7.net, MADIUN – Menyikapi situasi politik nasional yang kembali menghangat, Forkopimda Kabupaten Madiun dan ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat menggelar deklarasi menolak kerusuhan pasca Pemilu maupun sidang sengketa Pilpres 2019 yang prosesnya sedang berjalan saat ini.

Kegiatan bertema Deklarasi Jatim Bersatu Menuju Indonesia Damai #Jogo Jawa Timur #Jogo Madiun #Untuk Indonesia Damai #Tolak Kerusuhan, tersebut digelar di Alun-alun Kabupaten Madiun, Minggu (16/6/2019) pagi.

Deklarasi ditandai dengan pengucapan ikrar bersama menolak kerusuhan dan komitmen menjaga keamanan Jawa Timur khususnya Kabupaten Madiun. Dilanjutkan dengan penandatangan banner deklarasi.

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengungkapkan, deklarasi ini merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi Kabupaten Madiun agar tetap kondusif pasca Pemilu maupun sidang sengketa Pilpres yang sedang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekaligus sebagai sarana mengedukasi masyarakat bahwa kerusuhan adalah tindakan yang sangat merugikan karena berdampak buruk kepada segala bidang.

“Kita menyikapi situasi nasional, menghindari semuanya (kerusuhan.red) terjadi. Sebagai tindakan preventif, kita berusaha menyadarkan masyarakat bahwa kerusuhan membawa dampak yang kurang baik bagi semuanya,” tutur Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Madiun ini menambahkan, tindakan preventif dalam mencegah kerusuhan itu harus nyata. Kesadaran masyarakat harus muncul, hingga seluruh masyarakat secara pribadi punya kesadaran menjaga dirinya dan keluarganya untuk tidak terpengaruh melakukan perbuatan yang melanggar aturan.

“Apapun keputusan MK, semuanya kita serahkan kepada MK, kita nggak usah ikut-ikutan masalah itu, mereka sudah ahlinya disitu dan punya kewenangan disitu,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menambahkan bahwa deklarasi Jatim Bersatu Menuju Indonesia Damai dilaksanakan untuk menjaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta menolak kerusuhan pasca pelaksanaan Pemilu 2019 untuk Indonesia Damai.

Masyarakat Kabupaten Madiun mengapresiasi dan mendukung TNI-POLRI dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Madiun, serta menolak kerusuhan dan menerima putusan MK dlm sidang gugatan PHPU Tahun 2019.

“Masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui Medsos, menjaga keutuhan NKRI serta menciptakan situasi yang aman dan damai,” imbaunya.

Deklarasi menolak kerusuhan juga diisi dengan kegiatan olahraga jalan santai dan senam pagi bersama. Selain itu, masyarakat juga dihibur dengan musik dangdut dan dibagikan berbagai doorprize. (ant)

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kemenag Kota Madiun Disorot LSM Garis PAKEM Mandiri Terkait TPG Non PNS Tahun 2018 dan Dugaan Pungli

22 Maret 2023 - 09:45 WIB

Musrenbang, Lima Sektor Jadi Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2024

21 Maret 2023 - 14:39 WIB

Teken Finacial Close Proyek KPBU APJ, Bupati Madiun Ingin Kebijakan Bermanfaat Untuk Masyarakat 

18 Maret 2023 - 09:44 WIB

Bupati Ponorogo Siapkan Lahan Relokasi Korban Tanah Gerak Sawoo

7 Maret 2023 - 21:27 WIB

Indrata Nur Bayuaji: Anies-AHY Pasangan Ideal

2 Maret 2023 - 17:48 WIB

Pertimbangan Masa Depan, Kasus Pencurian Karburator di Mapolres Madiun Sepakat Selesai dengan Diversi 

1 Maret 2023 - 14:03 WIB

Trending di Headline