Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Penta Ahmad Dawami, menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.
LINTAS7.NET, MADIUN – Berkat dedikasinya dalam pembangunan keluarga dan penurunan stunting, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Penta Ahmad Dawami, menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi BKKBN atas hasil capaian target program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo di Gedung Griya Agung, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (4/7/2023).
Penta mengaku bahwa penghargaan yang diterimanya tidak lepas dari upaya dan kerja keras seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Madiun.
Ke depannya, ia ingin bersama-sama menyusun kekuatan untuk terus menurunkan angka stunting, bukan hanya meliputi pertumbuhan tapi juga kesehatan mental dan karakter yang kuat sesuai dengan harapan bangsa.
“Kami akan tetap dan terus berupaya menekan angka stunting. Alhamdulillah, dari angka prevalensi stunting 19%, saat ini sudah mencapai 13,86%. Target utamanya bisa menembus 9,5% pada 2024 mendatang”, jelas Penta.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, menyampaikan, tantangan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia memiliki sisa waktu 13 tahun lagi, sehingga perlu menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan tidak stunting demi mewujudkan ‘Indonesia Emas’.
“BKKBN mempunyai tugas membangun keluarga yang berkualitas. Saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan, partisipasinya luar biasa dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting”, terang Hasto.
Dirinya menjelaskan, keberhasilan progam ini tidak akan tercapai tanpa kerja keras, semangat dan keuletan yang telah ditunjukan oleh para pengelola Program dan tenaga lini lapangan. “Saya merasa sangat bangga,” tutup Hasto.
Selain Penta, penghargaan yang diberikan dalam rangka peringatan ke 30 Hari Keluarga Nasional (Harganas) tersebut juga diserahkan kepada Ketua TP PKK dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota lainnya. (*/ant/red/adv)
