Menu

Mode Gelap
Puluhan Warga Terjangkit DBD, 1 Pasien Meninggal Dunia Kang Giri Spontan Selamatkan Warga yang Terjatuh Di Jalanan Tak Ada Kesengajaan, ABK Penangkap Lumba-lumba Dipulangkan Jaring Ikan Lumba-lumba, ABK Kapal Diperiksa Polisi Polda Jatim Antar Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam Malaysia ke Rumah Duka

Madiun · 29 Nov 2021 22:44 WIB ·

Lokakarya Kotaku, Review 2021 dan Rencanakan Program di 2022


 Lokakarya Kotaku, Review 2021 dan Rencanakan Program di 2022 Perbesar

LINTAS7.NET, MADIUN – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madiun, Arnowo Widjaja, menuturkan, saat ini ada tiga kecamatan di Kabupaten Madiun yang menjadi sasaran program Kotaku. Yakni Kecamatan Jiwan, Wonoasri dan Mejayan. Namun, untuk program tahun ini baru terlokasikan di Kecamatan Wonoasri dan Jiwan. Ditargetkan, tahun depan program Kotaku akan dikembangkan ke beberapa kecamatan yang lokasi-lokasinya memenuhi syarat sebagai kawasan kumuh. Hal tersebut disampaikan Arnowo saat ditemui di kantornya usai membuka loka karya program Kotaku secara virtual, Senin (29/11/2021).

“Target kita, tahun ini kan 3 kecamatan, tahun depan minimal 5 kecamatan akan kita programkan program Kotaku. Kita usahakan menyebar, mungkin di pusat pemerintahan dan perbatasan antar kota dengan kabupaten dan daerah yang benar-benar layak mendapatkan program Kotaku yang kekumuhannya sangat besar akan kita prioritaskan. Program ini juga melibatkan tim dari Pemkab yakni Bapeda, Perkim, PU, Keuangan,” ujar Arnowo, Senin (29/11/2021).

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun, Arnowo Widjaja.

Loka karya yang berlangsung selama dua hari yakni Senin (29/11/2021) dan Selasa (30/11/2021) tersebut bertujuan untuk bagaimana nanti di tahun 2022 ada peningkatan jumlah penerima program Kotaku. Untuk itu, harus ada dasar hukumnya yakni SK Bupati.

“Mungkin nanti setelah kita survey, kita kaji, dituangkan dalam SK Bupati untuk menetapkan kecamatan mana yang masuk dalam program Kotaku,” kata Arnowo.

Dijelaskan, kriteria kumuh dilihat dari beberapa poin. Di antaranya, penyediaan air bersih harus tertangani 100 persen, kekumuhan 0 persen, dan sanitasi 100 persen. Kekumuhan, lanjut Arnowo, bisa disebabkan karena jalan becek, tidak ada saluran, ataupun permasalahan sampah. Mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut menjadi program yang dikerjakan program Kotaku.

“Termasuk mungkin di situ ada pembuatan taman bermain untuk anak-anak, jadi kompleks pekerjaannya. Dan itu semua dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu fasilitator-fasilitator. Jadi yang tidak tercover dana lain seperti Dana Desa ataupun ADD, bisa tercover dengan program Kotaku,” pungkasnya.

Sementara itu, Taufik Alvi Koordinator Kotaku wilayah Klaster 1 (Pacitan, Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan) menambahkan, loka karya ini juga untuk mereview kegiatan tahunan yang berjalan di 2021 dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan tahun 2022 sebagai keberlanjutan dari program perencanaan Pemkab. Selain itu, dengan loka karya ini, pokja bisa memahami capaian dan target penanganan kumuh, memahami tentang kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penanganan kumuh sehingga mampu menyusun strategi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara kolaborasi. Termasuk juga memetakan isu-isu strategi penanganan kumuh dan menentukan mekanisme konsolidasi sinergi penanganan kumuh.

“Sesuai SK Bupati, dari 100 hektar tinggal menyisakan sekitar 13,9 hektar. Artinya, targeting di Kabupaten Madiun sudah banyak yang terpenuhi. Sedangkan yang diintervensi oleh APBN sudah terselesaikan semuanya,” ujarnya.

Taufik berharap, loka karya bisa menemukan strategi untuk mencapai target yang tersisa sesuai dengan SK Bupati, menyusun strategi pelaksanaan kegiatan skala lingkungan yang nanti bisa dikolaborasikan, serta isu-isu mekanisme koordinasi dari forum-forum sebagai konsolidasi bagian dari pemerintah daerah. Selanjutnya, isu-isu yang muncul dalam loka karya ini juga akan dibahas dalam diskusi tematik. Sehingga ke depan, pokja bisa lebih fokus dalam membuat rencana kerja dan agenda penyelesaian.

Di sisi lain, Askod Mandiri Kabupaten Madiun Irfan Wahyudi menambahkan, salah satu isu yang muncul dalam loka karya adalah rencana pembentukan forum pokja PKP. Yakni, forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, wadah atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Forum pokja PKP memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP, meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat, memberi masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan melakukan peran arbitrasi dan mediasi.

Irfan berharap, melalui pembentukan forum pokja PKP persoalan kekumuhan bukan hanya domain dari pemerintah saja. Tetapi merupakan persoalan bersama antara pemerintah, masyarakat, praktisi, perbankan, pengembang, BUMD, BUMN, lembaga swadaya masyarakat serta perguruan tinggi. “Jadi satu dengan yang lain bisa sinergi dalam mengatasi persoalan kekumuhan,” pungkasnya. (win/red)

Artikel ini telah dibaca 102 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

300 Jiwa di Desa Suluk Bisa Nikmati Air Bersih Berkat Program SPAM dari Dinas PU Kabupaten Madiun 

21 Desember 2021 - 11:06 WIB

Dukung Perekonomian Masyarakat, Bina Marga Dinas PU Kabupaten Madiun Perbaiki Jalan Kincang Batas Magetan 

21 Desember 2021 - 10:59 WIB

Sudah Lama Dinantikan Warga, Dinas PU Kabupaten Madiun Bangun SPAM di Desa Bader 

21 Desember 2021 - 09:18 WIB

Kapolda Jatim Beri Pembekalan Siswa Diktuk Bintara Polri dan Dikmaba TNI AD di SPN Mojokerto

14 Desember 2021 - 23:59 WIB

Kala Kapolda Jatim Bercengkrama dengan Anak-anak di Lokasi Pengungsian Korban Erupsi Semeru

14 Desember 2021 - 23:04 WIB

Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun Pastikan Drainase di Tambak Mas Selesai Tepat Waktu 

14 Desember 2021 - 20:45 WIB

Trending di Madiun