Oleh: Asrur Roji*)
*) Penulis adalah Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Magetan dan Mantan Ketua HMI Cabang Kediri Komisariat Hasyim Asyari Tribakti
PERSOALAN pemimpin dalam Islam sangat krusial. Ia dibutuhkan dalam masyarakat atau komunitas bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun. Adanya pemimpin mengandaikan adanya sistem secara lebih terarah. Tentu saja pemimpin di sini bukan seseorang dengan otoritas mutlak. Ia dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang membuatnya harus berjalan di atas jalan yang benar.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda:
إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
“Bila ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud)
Hadits ini memuat pesan bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan tiga orang bisa dikatakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya, perintah Nabi tersebut tentu lebih relevan lagi bila diterapkan dalam konteks komunitas yang lebih besar yang memperlukan kebersamaan.
Hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi jamaah yang terorganisasi: ada tujuan, pembagian peran, dan aturan yang ditegakkan bersama.
Bisa dibayangkan seandainya sebuah wilayah dengan populasi yang banyak tanpa pemimpin. Tentu kekacauan akan ada di mana-mana karena kehidupan sosial tidak terkontrol, kejahatan tanpa sanksi, dan sumber daya alam tidak terkelola secara tertib. Tak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin yang zalim lebih baik daripada tanpa kepemimpinan. Tentu ini bukan hendak menoleransi karakter pemimpin yang sewenang-wenang melainkan petunjuk betapa pentingnya mengangkat pemimpin dalam Islam.
Imam Al-Ghazali mengaitkan pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama sebagai berikut:
المُلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ
“Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan.”
Dengan demikian, kita sebagai Muslim sekaligus warga negara yang baik punya tanggung jawab untuk mengangkat pemimpin. Dalam sistem pemilihan umum yang dianut di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam memilih sangat signifikan. Pilihan mereka menentukan kualitas kepemimpinan di masa-masa yang akan datang.
Sebagaimana yang tersemat dalam diri Rasulullah, kriteria pemimpin setidaknya memiliki empat sifat, yakni shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab dan dapat terpercaya), tabligh (aspiratif dan dekat dengan rakyat), fathanah (cerdas, visioner). Inilah sifat-sifat ideal yang mesti ada dalam diri pemimpin, di mana pun levelnya, apa pun jenis institusinya.
Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsir at-Tahrîr wat Tanwîr, mengutip pernyataan Imam Fahruddin ar-Razi, mengatakan:
قَالَ الفَخْرُ : إِنْ أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ أَمِيْرٍ ظَالِمٍ فَلْيَتْرَكُوْا الظُّلْمَ
“Jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim maka ia harus meninggalkan perbuatan zalim itu sendiri.”
Pernyataan ini dilontarkan saat memberikan tafsir ayat:
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka lakukan.” (QS al-An’am: 129)
Demikianlah, partisipasi masyarakat dalam hal kepemimpinan amatlah penting, dan lebih penting lagi memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan orang banyak. Hal itu tentu tak akan terwujud bila tidak dimulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi, “Jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim maka ia harus meninggalkan perbuatan zalim itu sendiri.”
Kita berdoa semoga pemilihan umum di Indonesia, di mana pun berada, berjalan dengan aman, damai, adil, dan jujur. Kita sebagai warga negara semoga dapat memberikan hal terbaik bagi bangsa dan negara. (*)
