Menu

Mode Gelap
Puluhan Warga Terjangkit DBD, 1 Pasien Meninggal Dunia Kang Giri Spontan Selamatkan Warga yang Terjatuh Di Jalanan Tak Ada Kesengajaan, ABK Penangkap Lumba-lumba Dipulangkan Jaring Ikan Lumba-lumba, ABK Kapal Diperiksa Polisi Polda Jatim Antar Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam Malaysia ke Rumah Duka

Madiun · 29 Nov 2021 22:57 WIB ·

Mudahkan Wajib Pajak Bayar PBB-P2, Bapenda Kabupaten Jemput Bola di Kecamatan


 Mudahkan Wajib Pajak Bayar PBB-P2, Bapenda Kabupaten Jemput Bola di Kecamatan Perbesar

LINTAS7.NET, MADIUN – Untuk meningkatkan penerimaan daerah serta pencapaian realisasi target pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Bank Jatim melaksanakan kegiatan jemput bola pembayaran PBB-P2 di tiap kecamatan.

“Kegiatan jemput bola pembayaran PBB-P2 ini juga untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak,” kata Sekertaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat saat ditemui, Senin (29/11/2021).

Siang itu, Senin (29/11) dilakukan kegiatan jemput bola pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Dagangan. Seorang perangkat Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Nur Kholis mengaku senang dengan kegiatan jemput bola yang diprogramkan Bapenda Kabupaten Madiun.

Sebab, ia tak perlu jauh-jauh datang ke Mal Pelayanan Publik untuk membayar pajak SPPT PBB-P2 tahun pajak 2021.

“Paling enak seperti ini, lebih memudahkan. Sebelumnya kan harus ke mal pelayanan. Kami jadi mudah untuk mengakses,” kata Nur Kholis.

Sementara itu, Sekertaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat, mengatakan realisasi PBB tahun pajak 2021 untuk Kecamatan Dagangan sebesar Rp. 770.474.353 dari baku Rp. 1.111.809.051,- masih menyisakan yang belum terbayar Rp. 341.334.698 atau masih menyisakan sekitar 31 persen.

“Sedangkan jumlah WP yang sudah bayar sebanyak 21.904 dan yang belum bayar 9.855 WP,” kata Ari.

Ia menuturkan, saat ini Pemkab Madiun memberikan toleransi pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB tahun pajak 2021 mulai 1 november hingga 31 desember 2021, karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Termasuk untuk pembayaran tunggakan masih diberikan juga toleransi pembebasan denda hingga 31 desember 2021,” jelasnya.

Ari berharap wajib pajak betul – betul memanfaatkan toleransi pembebasan denda ini dengan maksimal. Sebab, apabila hingga dengan 31 desember 2021 SPPT PBB-P2 tahun pajak 2021 masih belum dibayar, maka secara ketentuan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan, jadi kalau dibayar di bulan Januari 2022 maka dendanya 6 persen dihitung dari mulai November, Desember 2021 dan Januari 2022 dikarenakan jatuh tempo pembayaran PBB tahun pajak 2021 sudah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021.

Sedangkan pembayaran tunggakan mulai bulan Januari 2022 juga sudah dikenai denda sebesar 2 persen per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran. (win/red/adv)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

300 Jiwa di Desa Suluk Bisa Nikmati Air Bersih Berkat Program SPAM dari Dinas PU Kabupaten Madiun 

21 Desember 2021 - 11:06 WIB

Dukung Perekonomian Masyarakat, Bina Marga Dinas PU Kabupaten Madiun Perbaiki Jalan Kincang Batas Magetan 

21 Desember 2021 - 10:59 WIB

Sudah Lama Dinantikan Warga, Dinas PU Kabupaten Madiun Bangun SPAM di Desa Bader 

21 Desember 2021 - 09:18 WIB

Kapolda Jatim Beri Pembekalan Siswa Diktuk Bintara Polri dan Dikmaba TNI AD di SPN Mojokerto

14 Desember 2021 - 23:59 WIB

Kala Kapolda Jatim Bercengkrama dengan Anak-anak di Lokasi Pengungsian Korban Erupsi Semeru

14 Desember 2021 - 23:04 WIB

Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun Pastikan Drainase di Tambak Mas Selesai Tepat Waktu 

14 Desember 2021 - 20:45 WIB

Trending di Madiun