LINTAS7.NET, MADIUN – Prestasi membanggakan kembali berhasil ditorehkan Pemerintah Kabupaten Madiun. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prestasi tersebut sekaligus menasbihkan Pemkab Madiun meraih WTP 9 kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di Bumi Hotel Surabaya, Senin (14/11/2022).
Orang nomor satu di Jawa Timur itu juga mengapresiasi kinerja Pemkab Madiun. Gubernur Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk selalu menjaga Opini WTP.
Khofifah menambahkan, penyerahan penghargaan menjadi hasil evaluasi dari LKPD tahun 2021 yang telah dilaksanakan. Hasil yang diterima menjadi standar tertib administrasi dan akuntasi keuangan daerah hendaknya ditindaklanjuti dengan memberikan prestasi kinerja yang meningkat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Gubernur Jatim.
Sementara, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, seusai acara mengucapkan terimakasih kepada kementerian Keuangan RI dan Gubernur yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menerima penghargaan opini WTP ke-9 berturut-turut atas LKPD tahun 2021.
Menurut Bupati, hal terpenting dari perolehan penghargaan WTP yakni dapat menginterpretasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar berdampak pada kemakmuran rakyat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga tepat sasaran dan ada efek untuk kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran,” terang Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Bupati kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif, dan seluruh pengelola keuangan di daerah Kabupaten Madiun atas kebersamaannya. “WTP ini standar yang harus tercapai, dan ke depan Madiun harus mencapai wajib WTP lagi,” ujarnya. (*/ant/red/adv)
