Polisi Siap Amankan Pelantikan Anggota PPS di 12 Kecamatan

- Jurnalis

Jumat, 20 Maret 2020 - 20:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS7.NET,PACITAN- Kepolisian Resor Pacitan siap mengawal proses pelantikan Anggota PPS di seluruh wilayah Kecamatan di Pacitan. Polisi bakal memberikan keamanan maksimal supaya tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan sesuai aturan.

Kepala Kepolisian Resor Pacitan, AKBP. Didik Hariyanto, mengatakan pihaknya sudah membangun komunikasi dengan penyelenggara pemilihan serta pemangku masing-masing wilayah kecamatan. Ini demi memastikan tahapan pilkada secara serentak nasional tidak tertunda sesuai perintah Undang-undang.

“Iya nanti kami memberikan pengamanan sesuai kebutuhan lapangan. Sementara ini pengamanan akan melibatkan personil dari masing-masing Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah setempat. Tetapi jika dibutuhkan nanti kami akan terjunkan personil dari Polres,” ujar Kalolres Pacitan, AKBP. Didik Hariyanto saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Baca Juga :  FKUB Kabupaten Madiun Tolak Kerusuhan Sengketa Pilpres

Didik juga mengingatkan bahwa protokol antisipasi penyebaran Covid-19 tetap perlu dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan. Penyelenggara diminta menyiapkan petugas kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan peserta pelantikan.

“Pengamanan kegiatan itu nanti sudah pasti. Dan Protocol pencegahan wabah corona juga penting disiapkan di lokasi agar kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi lebih awal,” tandasnya.

Kepastian keamanan pada proses pelantikan oleh kepolisian itu diapresiasi Praktisi Hukum Pacitan, Danur Suprapto, SH., MH. Menurutnya sudah sepantasnya perangkat pemerintahan melaksanakan perintah Undang-undang.

Baca Juga :  Stop Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Ngawi

“Saya sebagai Praktisi hukum menanggapi penolakan pelantikan Anggota PPS di kantor kecamatan adalah berlebihan. Bagaimanapun perintah Undang-undang harus dilaksanakan. Selain itu Peraturan KPU kedudukannya lebih tinggi dari SE Bupati,” tegas Danur.

Danur juga meminta KPU tidak saklek dan hendaknya menerapkan restoratif justice. Diantaranya membagi jumlah peserta dan membatasi jumlah panitia, menyiapakn alat penggukur suhu badan, masker, hand sanitizer serta melibatkan tenaga medis yang cukup.

Diketahui Camat di seluruh kecamatan di Pacitan tidak memberi ijin fasilitasi pelantikan Anggota PPS untuk Pilbup Pacitan 2020 karena alasan pencegahan penyebaran Covid-19.(Is)

Berita Terkait

Demokrat Luncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Targetkan 666 Aksi Sosial-Lingkungan hingga Akhir Agustus
Berdiskusi dengan Ketua PWI Jatim, Kepala Bakorwil Malang Ajak Perkuat Narasi Pengembangan Potensi Selatan Jatim Menuju Malang Megapolitan
Keaktifan JKN Pacitan Tembus 74 Persen, BPJS Kesehatan Pacu Perburuan 21 Ribu Peserta
RSUD dr Darsono Pacitan Kantongi Rp8 Miliar DBHCHT 2026, Gedung Rawat Jalan Tahap III Ditarget Rampung Tahun Ini
Tak Ingin Salah Sasaran, Dinsos Pacitan Libatkan Desa dan OPD dalam Pendataan BLT DBHCHT 2026
DBHCHT Pacitan 2026 Bantu Kesejahteraan Buruh Tani Tembakau, Bariyanto Tetap Produktif di Usia Senja
DBHCHT 2026: Pemkab Pacitan Alokasikan Rp700 Juta untuk Pelatihan Petani dan Buruh Tembakau
Pacitan Targetkan Perluasan Tembakau 513 Hektare, Ratusan Kelompok Tani Dapat Bantuan DBHCHT

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:36 WIB

Demokrat Luncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Targetkan 666 Aksi Sosial-Lingkungan hingga Akhir Agustus

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:33 WIB

Berdiskusi dengan Ketua PWI Jatim, Kepala Bakorwil Malang Ajak Perkuat Narasi Pengembangan Potensi Selatan Jatim Menuju Malang Megapolitan

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:33 WIB

Keaktifan JKN Pacitan Tembus 74 Persen, BPJS Kesehatan Pacu Perburuan 21 Ribu Peserta

Selasa, 23 Juni 2026 - 09:35 WIB

RSUD dr Darsono Pacitan Kantongi Rp8 Miliar DBHCHT 2026, Gedung Rawat Jalan Tahap III Ditarget Rampung Tahun Ini

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:51 WIB

Tak Ingin Salah Sasaran, Dinsos Pacitan Libatkan Desa dan OPD dalam Pendataan BLT DBHCHT 2026

Berita Terbaru