LINTAS7.NET,PACITAN- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pacitan, Arif Setia Budi mempertanyakan sumber informasi simpang siur soal dana Bantuan Keuangan (BK) senilai puluhan milliar yang disebut menguap. Sebab, menurutnya DPRD Pacitan tak pernah membahas rencana penyaluran BK baik dari Provinsi maupun Pusat bernilai puluhan milliar.
“Kami bisa pastikan bahwa tidak ada pembahasan soal itu (BK Provinsi dan Pusat) di DPRD Pacitan. Bagaimana bisa menguap, perencanaan dan pembahasannya saja tidak pernah ada,” kata pria yang biasa disapa ASB itu pada wartawan.
ASB mengatakan semua penyusunan, perencanaan anggaran, hingga program pembangunan daerah melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif di DPRD. Akan jadi sebuah pertanyaan apabila muncul program tanpa didahului pembahasan bersama eksekutif dan legislatif.
“Jika benar ada itu (Dana BK) pasti kami mengetahuinya melalui pembahasan bersama eksekutif dan legislatif. Jadi aneh saja, tidak ada pembahasan tiba-tiba disebut menguap,” imbuh legislator dari Tulakan-Kebonagung tersebut.
Keanehan lain, kata ASB sumber informasi yang menyebut dana puluhan milliar menguap itu tidak jelas asalnya. Karena itu, dia mengganggap informasi yang beredar terkait BK puluhan milliar sesat.
“Sumber informasi itu dari mana harus dipastikan dulu. Kalau yang menyebar informasi saja tidak jelas atau namanya dirahasiakan kenapa harus diributkan ya, sudah pasti itu hoaks dan menyesatkan,” tegas ASB.
Politisi demokrat itu meyakini para pengambil kebijakan ingin Kabupaten Pacitan semakin maju dan masyarakat sejahtera. Sehingga apabila ada bantuan dari provinsi maupun pusat untuk mendongkrak kemajuan Pacitan ASB memastikan tak akan ditolak selama sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
“Semua sudah ada mekanisme dan aturannya. Kami rasa semua akan senang apabila ada kucuran dana bantuan yang bisa memajukan daerah tercinta ini, tentu penyalurannya harus sesuai prosedur dan aturan yang ada,” tegasnya.
Diketahui, beredar informasi yang menyebut bahwa dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi dan Pusat senilai puluhan milliar menguap karena ditolak pengambil kebijakan.
