LINTAS7.NET, MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Madiun akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menilai kesesuaian capaian antara LKPj dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengikuti RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono usai memimpin rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madiun 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (29/3/2023).
Paripurna tersebut dihadiri Bupati Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, 37 anggota dewan dan jajaran OPD Kabupaten Madiun.
Jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Madiun mendengarkan penyampaian LKPj Bupati Madiun.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan, LKPJ tahun 2022 merupakan bentuk informasi sasaran pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, realisasi pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
Meski begitu, dewan menilai secara umum kinerja Pemkab Madiun dalam mengelola APBD tahun 2022 sudah berjalan baik.
“Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2022 berjalan baik. LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2022 sudah mencapai target dari yang telah direncanakan,” ujar Fery Sudarsono, Rabu (29/3/2023).
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami, dalam laporannya mengatakan, bahwa kinerja pemerintah sepanjang tahun 2022 mendapat apresiasi dari pemerintah Pusat maupun Provinsi.
“Sepanjang tahun 2022 Pemkab Madiun mendapat apresiasi dan 25 penghargaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi di berbagai bidang,” ujar Bupati Madiun.
Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan LKPj tahun 2022.
Apresiasi tersebut di antaranya dari Dirjen Perbendaharaan Negara atas penyaluran Dana Desa tercepat Nasional, Penghargaan dari Menteri ATR/BPN atas dukungan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pembebasan BPHTB, dan penganugrahan WTP 9 kali.
“Saya harus bacakan untuk memberi penghargaan kepada OPD dan para pelaku-pelaku yang mendapat penghargaan ini,” kata Bupati Madiun.
LKPJ Tahun Anggaran 2022 yang dilaporkan Bupati Madiun antara lain mengenai target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun anggaran 2022, yaitu Rp 1,9 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2, 7 triliun atau 104,26%.
Sedangkan untuk Belanja Daerah yang direncanakan Rp 2,19 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,05 triliun atau 93,75%.
Indeks Kesalehan Sosial, tercapai 100,90% dari target sebesar 67,55 realisasi 68,16, lebih tinggi 0,61 poin, dengan kategori baik.
Indeks reformasi birokrasi, tercapai 113,48%, dari target sebesar 73,50 realisasi 83,41, lebih tinggi 9,91 poin, dengan kategori A.
Angka pertumbuhan ekonomi, mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,58% dari tahun 2021 sebesar 3,34% meningkat sebesar 1,24 persen poin.
Selain itu, angka kemiskinan turun 1,02 persen dari 11,81% menjadi 10,79% serta indeks pembangunan manusia melampui target 0,39 persen. (*/red/adv)
