Menu

Mode Gelap

Madiun · 21 Jul 2021 13:39 WIB

·

Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Satpol-PP Kabupaten Madiun Lakukan Operasi Penertiban Secara Berkala


					Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Satpol-PP Kabupaten Madiun Lakukan Operasi Penertiban Secara Berkala Perbesar

LINTAS7.NET, MADIUN – Pemerintah secara resmi belum mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali yang berlaku sejak 3 Juli 2021. PPKM darurat, baru akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Pelonggaran PPKM darurat mulai 26 Juli 2021 juga masih belum pasti terjadi, sebab harus ada ada syarat yang harus terpenuhi. Artinya PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021, sehingga saat ini kebijakan tersebut masih berlaku.

Hal ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bersama aparat TNI/POLRI, BPBD dan Dinkes Kabupaten Madiun, rutin menggelar operasi razia dan operasi yustisi PPKM Darurat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemkab Madiun, Didik Hariyanto mengatakan, pihaknya akan terus memaksimalkan upaya penertiban sekaligus penindakan sebagai langkah penegakan aturan PPKM darurat di wilayah Kabupaten Madiun.

Menurutnya, hal ini sebagai upaya menekan laju angka lonjakan kasus Covid-19. Operasi penertiban PPKM darurat digelar di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun, secara berkala.

Sasaran operasi penertiban ini adalah warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Di antaranya melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan tidak memakai.

“Kita terus lakukan penertiban biasa setiap hari maupun penindakan melalui operasi yustisi secara berkala. Langkah tersebut sebagai penegakan aturan PPKM darurat di Kabupaten Madiun,” tegas Didik Hariyanto, Kasatpol PP Pemkab Madiun.

Didik menambahkan, operasi penertiban dan penindakan merupakan bagian dari ajakan bupati Madiun kepada warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, turut aktif di lingkungannya dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, karena Pandemi adalah masalah bersama, dan harus dituntaskan bersama-sama.

“Setiap apel sebelum operasi dimulai, kami juga selalu mengingatkan kepada anggota agar mengedepankan sikap yang humanis dalam menertibkan masyarakat,” katanya.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, kegiatan operasi yustisi ini merupakan bagian dari amanat Menteri Dalam Negeri dalam lebijakan PPKM Darurat. Artinya, setelah sebelumnya dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker. Maka selanjutnya, perlu dilakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

“Jadi kegiatan ini sebagian dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri, tentang kebijakan PPKM Darurat, setelah sebelumnya kita gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang disiplin prokes. Artinya kita edukasi masyarakat, bahwa kalau tidak pakai masker, bukan hanya kesehatan yang dirusak tapi juga akan membahayakan orang lain bahkan akan merusak perekonomian,” ujar Bupati Madiun. (di/ant/red/adv)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Polda Jatim Beri Beasiswa dan Angkat Orang Tua Asuh Untuk 7.044 Anak Korban Covid 

17 September 2021 - 16:46 WIB

KAPOLDA APREASIASI VAKSINASI KABUPATEN PONOROGO

17 September 2021 - 15:22 WIB

Ditlantas Polda Jatim Luncurkan Program Satu Polantas Satu Anak Yatim Piatu 

17 September 2021 - 14:56 WIB

Kapolda Jatim Cek Vaksinasi di Gedung Sasana Praja Ponorogo

17 September 2021 - 14:45 WIB

Forkopimda Jatim Sasar Vaksinasi Lansia di Magetan

16 September 2021 - 18:50 WIB

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Soroti Soal Insentif Nakes, Penanganan Covid-19, dan Harga Porang

16 September 2021 - 08:02 WIB

Trending di Madiun