LINTAS7.NET, MADIUN – Plt. Bakorwil Madiun, Karyadi, mengatakan, sesuai Perda nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, terdapat 10 sektor basis/unggulan salah satunya pertanian dan perkebunan, dalam upaya untuk meningkatan nilai tambah di bidang agroindustri, dan pengembangan agropolitan di Kabupaten Madiun.
Hal itu disampaikan Karyadi saat menghadiri Musrenbang RKPD Kab. Madiun, Rabu (17/3/2021). Pada kesempatan tersebut, dia memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jatim 2022, di antaranya menyangkut Kawasan Selingkar Wilis (KSW) & Lintas Selatan.
Menurut Karyadi, Kabupaten Madiun memiliki komoditas unggulan berupa biji kakao (coklat) dan kopi yang berkualitas tinggi. Namun, komoditas dari hasil perkebunan tersebut sebagian besar dijual dalam bentuk mentah (bahan baku), sehingga daerah sekitar yang mengelolanya justru mendapat keuntungan yang cukup besar.
Seharusnya, lanjut Karyadi, jika biji coklat dan kopi diolah menjadi barang siap konsumsi maka akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
“Hal ini hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Madiun melalui dinas terkait,” saran Plt. Bakorwil Madiun, Karyadi, yang hadir mewakili Bappeda Provinsi Jatim.
Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mendukung jika Kabupaten Madiun dijadikan central pengembangan kakao dan kopi. Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini mengatakan, hasil panen kopi dan kakao, saat ini sudah diolah menjadi berbagai produk siap konsumsi, hanya saja masih kurang maksimal.
“Termasuk kakao, mulai dari Kare sampai Dagangan sudah menjual dengan merk dan kemasan sendiri-sendiri. Dan kalau nanti didukung oleh provinsi, maka kemasannya akan kita buat lebih menarik sehingga bisa dijual ke tingkat regional maupun nasional,” kata Kaji Mbing.
Untuk diketahui, pada Rabu (17/3) telah digelar Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun tahun 2021, bertempat di Graha Eka Kapti. Kegiatan yang diselenggarkan BAPPEDA Madiun ini dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wakil Bupati Hari Wuryanto, Plt. Bakorwil, Sekda Tontro Pahlawanto, Kepala Bappeda Kurnia Aminullah, pimpinan berikut Ketua Komisi DPRD Kabupaten Madiun, Forkompimda dan diikuti secara virtual seluruh OPD, Camat, pimpinan BUMD, LSM dan ormas.
Kegiatan ini digelar dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022, sekaligus wadah untuk sinkronisasi Musrenbang tingkat kecamatan dengan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022.
Dalam kesempatan ini, Kaji Mbing juga memaparkan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Madiun tahun 2020. Di antaranya indeks rasa aman masyarakat mengalami kenaikan, di tahun 2019 sebesar 66,97 di tahun 2020 naik menjadi 69,98.
Indeks reformasi birokrasi juga mengalami kenaikan dari 70,45, di tahun 2020 ini naik menjadi 70,55. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi, sehingga pada 2020 mengalami penurunan -1,69 bila dibandingkan tahun 2019.
Kemudian, pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Madiun menujukkan kenaikan di tahun 2020 mencapai 71,73 di atas capaian Jatim sebesar 71,71. Indeks kualitas lingkungan hidup juga mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 75,44 di tahun 2020 menjadi 76,55.
Kesalehan sosial juga mengalami kenaikan dari 61,67, di tahun 2020 menjadi 61,90.
Selain itu, Bupati Madiun juga memaparkan delapan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun. Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri. Kedua terjaganya keseimbangan kualitas lingkungan hidup.
Ketiga, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Keempat, terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Kelima, peningkatan layanan investasi berbasis transformasi digital.
Keenam, peningkatan dan pemulihan industri pariwisata lokal pasca pandemi covid-19. Ketujuh, peningkatan pengelolaan pasca panen, dan kedelapan adalah Peningkatan usaha mikro, industri kecil dan menengah.
Dikatakan Bupati, Musrenbang ini sangat penting karena menjadi penentu RKPD yang merupakan penjabaran program prioritas dan konstruksi ekonomi, dilanjutkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
Ia menambahkan, salah satu kunci untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun adalah perencanaan pembangunan yang terintegrasi di semua OPD. “Untuk itu semua masukan, termasuk dari DPRD akan kami akomodir,” jelas bupati. (ant/red/adv)
