LINTAS7.NET, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai mematangkan arah kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2027. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji menyampaikan rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan proyeksi belanja mencapai Rp1,548 triliun.
Rancangan tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pacitan, Senin (12/10/2026). Penyusunan anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatur prioritas pembangunan, membiayai pelayanan publik, serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,538 triliun. Sumber penerimaan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp262,17 miliar dan pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai Rp1,276 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah. Sementara itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Pacitan.
Dari sisi pengeluaran, belanja operasi menempati porsi terbesar dengan alokasi Rp1,164 triliun. Berikutnya, belanja transfer direncanakan sebesar Rp240,57 miliar, belanja modal Rp137,76 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar.
Besarnya alokasi belanja operasi menjadi salah satu komponen utama dalam struktur anggaran 2027. Di sisi lain, belanja modal menjadi pos yang perlu dicermati karena berkaitan dengan pembiayaan aset dan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah daerah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.458.107.103 atau sekitar Rp9,46 miliar.
Bupati Indrata Nur Bayu Aji menegaskan bahwa perencanaan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan stabilitas ruang fiskal daerah.
Rancangan APBD 2027 selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pacitan sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Besaran anggaran tersebut diharapkan tidak hanya menopang kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APBD mendatang.
