Menu

Mode Gelap
Konsumsi dan Edarkan Sabu, Pasutri Ini Harus Berpisah dengan Anak Balita Demi Pesta Miras, Pria Madiun Perdaya dan Kuras Uang Tabungan Kekasihnya Jembatan Borang Runtuh Saat Perbaikan, 2 ASN Luka-luka Gapoktan Desa Slambur Ciptakan Pestisida Ramah Lingkungan  Senyum Bahagia Anak Yatim Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Kursi Roda dan Sembako dari Polres Madiun 

Nasional · 19 Mar 2021 00:19 WIB ·

Demokrat Ajak Masyarakat Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah


 Demokrat Ajak Masyarakat Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah Perbesar

LINTAS7.NET,- Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat untuk melawan upaya para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari Kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah Kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita”, ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky menjelaskan, kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya, telah didaftarkan dan diakui oleh Negara.

“Sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari,” terangnya.

Ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal.

“Laporan tersebut akan Kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku.” tegasnya.

Sekjen Partai Demokrat itu juga menegaskan bahwa didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,”Ujar Teuku Riefky mengakhiri.

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Demi Pesta Miras, Pria Madiun Perdaya dan Kuras Uang Tabungan Kekasihnya

7 Desember 2022 - 18:54 WIB

Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba, Tujuh Tersangka Diamankan, 36 Kilogram Sabu dan Puluhan Ribu Ekstasi Disita

23 November 2022 - 21:08 WIB

Keliling Sudimoro, Bupati Aji Kunjungi Korban Tanah Longsor

23 November 2022 - 11:55 WIB

Brimob hingga Tim Trauma Healing Diterjunkan Polri Untuk Bantu Penanganan Gempa Cianjur 

21 November 2022 - 19:57 WIB

Pertemuan Anies dan 3 Partai, Demokrat : Kami Makin Solid

20 November 2022 - 12:33 WIB

Diduga Gelapkan Dana 2,9 M, Bendahara Koperasi Kodim Pacitan Ditahan

18 November 2022 - 14:19 WIB

Trending di Hukum