LINTAS7.NET, MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bakal menerapkan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal tersebut dimulai dengan Konsultasi Publik Penyusunan Outline Bussiness Case (OBC) yang dilakukan di Pendopo Muda Graha, Jumat (3/11/2023).
Rencana Pemkab Madiun tersebut lantaran sukses dalam menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait Alat Penerangan Jalan (APJ).
Konsultasi publik dihadiri Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun Sodik Heri Purnomo, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Sri Bagus Guritno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kepala OPD, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Madiun.
Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Madiun Sodik Heri Purnomo, mengatakan tujuan kerjasama tersebut untuk mempercepat akses dan menumbuhkan pusat pusat ekonomi baru sehingga investasi lebih cepat masuk ke Kabupaten Madiun.
“Kita berharap (pelaksanaan kerjasama) lebih cepat, karena kita sudah punya pengalaman (skema KPBU) yakni APJ (Alat Penerangan Jalan). Uji publik ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat melalui stakeholder ini, kita berharap KPBU jalan ini bisa tuntas dalam waktu secepatnya,” kata Sodik usai kegiatan.
Sodik menambahkan jika nantinya pembangunan jalan melalui skema KPBU tidak memerlukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dirinya menyampaikan, pembangunan jalan nantinya akan dikonsentrasikan di wilayah Caruban dan sekitarnya.
“Kita berkonsentrasi di wilayah Caruban dulu dan wilayah – wilayah yang kita anggap strategis, karena pembiayaan kita perhatikan juga sehingga tidak membebani APBD kita,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Sri Bagus Guritno mengatakan Kabupaten Madiun telah sukses dalam memprakarsai skema KPBU. Hal tersebut menurutnya dikarenakan kepala daerah yang responsif dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah Daerah menggunakan skema KPBU untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, jadi bukan Madiun ada apa tetapi kepala daerahnya lebih responsif untuk melayani masyarakat lebih baik dan lebih cepat,” tegasnya. (*/ant/adv)
