Menu

Mode Gelap
Jembatan Borang Runtuh Saat Perbaikan, 2 ASN Luka-luka Gapoktan Desa Slambur Ciptakan Pestisida Ramah Lingkungan  Senyum Bahagia Anak Yatim Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Kursi Roda dan Sembako dari Polres Madiun  Berangkatkan Logistik SMK PGRI 2 Ponorogo ke Cianjur, Dindik Jatim Minta Tiap Sekolah Tingkatkan Mitigasi Bencana Karang Taruna dan Puskesmas Sudimoro Terima Bantuan Mobil Bupati Aji

Daerah · 12 Sep 2020 16:32 WIB ·

Diminta Menunda, KPU Tetap Plenokan Rekapitulasi DPHP


 Diminta Menunda, KPU Tetap Plenokan Rekapitulasi DPHP Perbesar

LINTAS7.NET,PACITAN– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kabupaten dan Penetapan Data Pemilih Sementara (DPS), pada Sabtu (12/9) siang. Rapat pleno tetap berlangsung meski pada hari sebelumnya Bawaslu Pacitan merekomendasikan untuk menunda Pleno serta meminta KPU Pacitan mengintruksikan PPS dan PPK untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada PKD (Pengawas Kelurahan Desa).

Ketua KPU Pacitan, Sulis Styorini membenarkan adanya rekomendasi dari Bawaslu agar menunda proses pleno ketika persiapannya sudah mendekati selesai. Namun, begitu KPU tetap melaksanakan rapat pleno dan tetap melaksanakan tahapan yang sudah terjadwal.

“Tadi malam sekitar pukul 22.00 wib kami menerima rekomendasi dari Bawaslu yang berisi 2 hal yakni memerintahkan KPU untuk meminta PPS melalui PPK menyerahkan salinan DPHP kepada PKD dan meminta KPU menunda Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS. Menyikapi turunnya rekomendasi itu, KPU melayangkan surat kepada Bawaslu yang intinya KPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan formulir A.B-KWK dan tetap melaksanakan rapat pleno,” katanya. 

Rini, menambahkan rapat pleno rekapitulasi DPHP tingkat kabupaten merupakan bagian dari tahapan besar dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2020. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Selain itu SE KPU RI Nomor 684 mempertegas data pemilih baru bisa diserahkan usai Penetapan DPS. 

“Tentu akan berimplikasi serius, apabila kami melakukan penundaan tahapan, seperti rapat pleno ini. Kami menghormati rekomendasi tersebut. Dan tetap menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam setiap tahapan yang kami lakukan, juga selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada,” terangnya. 

Sementara itu, Samsul Arifin, salah satu Komisioner Bawaslu Pacitan mengatakan bahwa proses rapat pleno yang berlangsung sudah sesuai aturan. Adapun rekomendasi Bawaslu kepada KPU Pacitan sudah tidak menjadi persoalan karena sudah ditindaklanjuti melalui surat resmi.  

“Jadi semua formulir saran perbaikan sudah clear. Bahkan, rekomendasi kami (Bawaslu) hari ini sudah selesai. Mekanisme tetap harus berjalan dan secara hukum sudah ditindaklanjuti KPU melalui surat resmi,” jelas Samsul pada wartawan di lokasi Rapat Pleno KPU Pacitan. (IS). 

 

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pengunjung Goa Gong Tertimpa Atap Gazebo Runtuh

5 Desember 2022 - 20:40 WIB

Jembatan Borang Runtuh Saat Perbaikan, 2 ASN Luka-luka

4 Desember 2022 - 22:54 WIB

Terdakwa Korupsi Serahkan Uang Pengganti Kerugian 146 Juta

3 Desember 2022 - 19:41 WIB

Hanya 3 Jam Pemasangan, Pipanisasi 4,5 Kilometer Bisa Dinikmati Warga

1 Desember 2022 - 22:57 WIB

Berangkatkan Logistik SMK PGRI 2 Ponorogo ke Cianjur, Dindik Jatim Minta Tiap Sekolah Tingkatkan Mitigasi Bencana

29 November 2022 - 23:02 WIB

Ratusan Warga Daftar PPK Pemilu 2024

27 November 2022 - 20:18 WIB

Trending di Daerah