BULAN November 2022 kemarin, “lahir” satu desa baru di Kabupaten Pacitan. Perkenalkan, namanya Desa Ketro Harjo. Pemekaran dari Desa Ketro. Administratifnya, ikut di Kecamatan Tulakan. Sehingga di Pacitan saat ini, terdapat genap 172 desa/kelurahan.
Meski pemerintahannya masih dipimpin oleh penjabat kepala desa, namun mulai Desember 2022 ini, nama desa tersebut sudah masuk dalam sistem informasi anggota KPU dan badan adhoc (Siakba). Artinya, ada kesempatan bagi warga Ketro Harjo mendaftar sebagai PPS untuk Pemilu 2024. Kami menunggu kiprah warga Ketro Harjo untuk turut terlibat sebagai bagian dari suksesi Pemilu Serentak 2024.
Selasa (20/12), KPU Pacitan melakukan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di desa baru tersebut. Animo masyarakat untuk terlibat sosialisasi, lumayan antusias. Hadir pada kesempatan itu, ketua bersama divisi sosdiklih parmas SDM dengan didampingi jajaran sekretariat KPU Pacitan. Sementara dari wilayah, hadir Camat Tulakan Agung Dwi Cahyono, Pj Kepala Desa Ketro Harjo Joko Pitono, bersama sejumlah perangkat desa setempat.
Melalui sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 tengah berjalan. Salah satu tahapan yang sedang dilalui adalah pembentukan badan adhoc serta penataan daerah pemilihan.
Selain sosialisasi di desa baru, hal krusial juga terjadi pada sepekan kemarin. Salah satunya adalah ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
Perubahan ini, juga dilakukan dengan pengumuman oleh KPU Pacitan. Apa saja isi pengumuman tersebut? Anda dapat mengaksesnya di alamat https://kab-pacitan.kpu.go.id/berita/baca/8038/pengumuman-perubahan-jadwal-pendaftaran-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024.
Salah satu perubahan yang substansial di dalamnya adalah berkaitan dengan jadwal pembentukan PPS. Penerimaan pendaftaran PPS yang semula berakhir pada Selasa (27/12) ini, diubah menjadi berakhir pada 30 Desember 2022 mendatang. Hal ini akhirnya juga menyesuaikan alur tahapan lainnya. Seperti tes tertulis yang semula dijadwalkan pada 2-4 Januari 2023, diubah menjadi 6-11 Januari 2023. Kondisi tersebut diharapkan memberikan kesempatan lebih panjang bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai PPS.
Sepekan kemarin, saya juga terlibat untuk beberapa agenda. Di awal pekan, tepatnya Minggu (18/12) hingga Selasa (20/12), saya hadir mewakili ketua dalam rakor penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa dan honorarium Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara di KPU Kabupaten Mojokerto ini, dihadiri oleh para ketua, divisi perencanaan, data dan informasi, sekretaris serta kasubbag rendatin dari seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rakor ini membahas mengenai kesiapan masing-masing KPU kabupaten/kota untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Usai kembali dari kegiatan tersebut, kami di KPU Pacitan segera menjalin komunikasi dengan Pemkab Pacitan mengenai ketersediaan dan kemampuan anggaran untuk kegiatan tersebut. Anggaran ini memang harus direncana sejak awal, mengingat tahapan Pilkada direncanakan akan langsung estafet dengan Pemilu 2024.
Koordinasi juga terus dibangun dalam upaya sinergi tahapan Pemilu 2024. Sepekan terakhir, selain dengan Pemkab Pacitan, koordinasi juga dilakukan dengan Kodim 0801 Pacitan. Pada Kamis (22/12), kami diterima hangat oleh Komandan Kodim 0801 Pacitan Letkol Inf Roliyanto, S.IP, M.IP. Beberapa hal dibahas dalam koordinasi di Makodim Pacitan.
Usai dari Kodim, koordinasi disambung bersama rekan-rekan Bawaslu Pacitan. Dalam kesempatan ini, beberapa agenda tahapan yang berjalan, disampaikan. Baik KPU maupun Bawaslu Pacitan juga saling mengkaji dan menyamakan persepsi. Terutama berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024, khususnya yang saat ini berjalan, yakni seleksi badan adhoc PPS. (*)
