MADIUN – Deputi Bidang Perlindungan Dr. Anjar Prihantoro dari Kemeterian Tenaga Kerja RI mengunjungi Pemerintah Kabupaten Madiun. Rombongan ditemui langsung oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami bersama staf ahli, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perdagangan dan Industri di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kamis (23/1/2020).
Kedatangan Deputi Pelindungan bersama tim adalah untuk mengajak bekerjasama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun sekaligus untuk memberikan perlindungan dini dan perlindungan diri kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Tingginya animo masyarakat Kabupaten Madiun yang ingin bekerja ke luar negeri, membuat Kementerian Tenaga Kerja RI tertarik untuk mengajak Pemkab Madiun bekerjasama dalam bentuk memberikan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran dan kepada keluarga para Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan keterampilan,
“Sehingga calon pekerja migran asal Indonesia nantinya apabila bekerja di luar negeri tidak hanya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) namun dapat bekerja di bidang teknis dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sebelum berangkat keluar negeri,” kata Anjar Prihantoro.
Pun, keluarga pekerja migran diberikan pelatihan ketrampilan supaya uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarganya yang ada di tanah air dapat dijadikan investasi sehingga mereka dapat hidup berkelanjutan.
Sementara, Bupati Madiun Ahmad Dawami menjelaskan bahwa sebenarnya Deputi Perlindungan tidak sepenuhnya mendukung masyarakat Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri. Alasannya, karena kebanyakan mereka yang bekerja di luar negeri hanya sebagai pekerja rumah tangga.
“Ada 3200 pencari kerja di Kabupaten Madiun, kita menginginkan pemberdayaan masyarakat diutamakan, ini dimaksudkan untuk menyiapkan masyarakat Kabupaten Kadiun agar siap bekerja,” ungkapnya.
Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menambahkan, Pemkab Madiun siap menerima berbagai program kegiatan dari pusat. Namun sebelum menerima program tersebut Pemkab Madiun harus menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu.
“Seperti data dan lain sebagainya, sehingga anggaran yang akan diserahkan tidak mubazir dan tepat sasaran,” ujar Kaji Mbing.
Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemkab Madiun ini juga ingin menghilangkan mindset masyarakat, agar mereka tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, namun yang diutamakan adalah kebersamaan, gotong royong, inovasi dari masyarakat itu sendiri. Karena mayoritas para pencari kerja di Kabupaten Madiun berusia produktif.
“Sebenarnya masyarakat sudah banyak yang kreatif, namun mereka masih bingung bahan baku dan pemasarannya, ini yang menjadi PR Pemkab,” ujarnya.
Contohnya, lanjut Bupati, banyak Industri Kecil Menengah di Kabupaten Madiun seperti pembuatan tas rajut dan sangkar burung. Mereka masih kesulitan bahan baku bambu, sehingga masyarakat setempat perlu diarahkan untuk menanam bahan baku itu. Lalu, Dinas Industri dan Perdagangan untuk memfasilitasi pemasarannya.
Pada kesempatan ini, Bupati juga menunjukan kartu untuk anak-anak yatim piatu. Kartu ini dimaksud agar anak yatim piatu mendapat perhatian khusus, baik kehidupannya, sekolahnya dan lain sebagainya.
“Ini sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Madiun. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja RI ini nanti dapat menyentuh para anak yatim piatu,” paparnya. (hum/ant/red)