Globalisasi bukan hanya proses integrasi ekonomi dan teknologi global, tetapi juga arena perjuangan ideologi, nilai, dan kepentingan. Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan pluralisme sosial, budaya, dan agama, globalisasi menimbulkan ancaman serius berupa erosi identitas nasional, ketidaksetaraan struktural, dan melemahnya solidaritas nasional. Dalam situasi ini, Wawasan nusantara berperan sebagai landasan geopolitik yang menegaskan Indonesia sebagai kawasan, bangsa, dan cita-cita nasional yang bersatu.
Dalam perspektif Himpunan Mahasiswa Islam, persoalan globalisasi tidak dapat dilepaskan dari mandat ideologis kader sebagai insan cita. NDP HMI secara tegas menyatakan bahwa manusia ideal adalah manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk individu, sosial, dan hamba Tuhan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab (PB HMI, 2011). Oleh karena itu, Wawasan Nusantara harus dibaca sebagai ruang aktualisasi nilai keislaman dan keindonesiaan dalam menjawab tantangan global secara struktural, bukan sekadar simbolik.
Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa globalisasi berkontribusi terhadap melemahnya nilai kebangsaan apabila tidak diimbangi dengan penguatan ideologi nasional. Sabela dan Najicha (2024) menekankan bahwa masuknya budaya dan ideologi luar melalui globalisasi digital dapat mempengaruhi arah pandang nasional generasi muda jika tidak disaring dengan Wawasan Nusantara. Fahreza (2024) juga menggarisbawahi bahwa Wawasan Nusantara memiliki peranan penting dalam memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai perisai terhadap penyatuan budaya global. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Najicha (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan di kalangan generasi Z berdampak pada krisis identitas dan berkurangnya kepedulian terhadap kepentingan negara.
Tulisan ini menyoroti cara Wawasan Nusantara, saat ditelaah menggunakan perspektif ideologis NDP HMI, dapat berfungsi sebagai alat praktik dalam menghadapi fenomena globalisasi yang mempengaruhi identitas bangsa, ketahanan sosial budaya, serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka ideologis HMI, pemahaman tentang Wawasan Nusantara tidak boleh disederhanakan menjadi istilah kebangsaan yang tidak berakar historis dan bersifat apolitis. Makna sesungguhnya harus ditinjau sebagai kesadaran geopolitik yang terhubung dengan prinsip tauhid, kemanusiaan, dan keadilan sosial. NDP HMI menekankan bahwa keadilan sosial adalah hasil logis dari iman, karena adanya ketidakadilan dan penindasan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditetapkan oleh Tuhan (PB HMI, 2011). Proses globalisasi yang berlangsung tanpa pengawasan ideologis justru memperluas kesenjangan dan mengabaikan kelompok-kelompok rentan, sehingga mengharuskan para kader HMI untuk mengadopsi sikap kritis.
Wawasan Nusantara, dalam hal ini, berperan sebagai kerangka untuk menganalisis dinamika kekuasaan global dan konsekuensinya terhadap kedaulatan bangsa. Wati (2024) menyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan pijakan strategis dalam menjaga kesatuan wilayah NKRI di tengah pergeseran geopolitik di tingkat global. Bagi kader HMI, pelestarian keutuhan bangsa bukan sekadar agenda nasionalisme yang sempit, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk mewujudkan kebaikan bersama (maslahah ‘ammah).
Selain itu, NDP HMI menyoroti pentingnya penggabungan antara iman, pengetahuan, dan tindakan sebagai basis gerakan mahasiswa. Dalam era globalisasi, penggabungan ini menuntut kader HMI untuk tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga untuk memiliki sikap kritis terhadap struktur global yang bersifat eksploitatif. Nikmah dkk. (2025) menunjukkan bahwa proses internalisasi wawasan kebangsaan melalui pendidikan yang kritis dan gerakan sosial dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki kesadaran nasional, tetapi juga mencintai keberpihakan sosial.
Dengan demikian, Wawasan Nusantara perlu ditempatkan sebagai elemen dalam praktik ideologis HMI untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini bukan hanya sarana untuk menyatukan wilayah, tetapi juga merupakan instrumen dalam perjuangan untuk memastikan bahwa globalisasi tidak mengalihkan bangsa Indonesia dari cita-cita keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan nilai-nilai Islam.
Penguatan Wawasan Nusantara di era globalisasi menuntut keberanian ideologis dan ketajaman intelektual, khususnya dari kader HMI tingkat lanjut. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mengembangkan pendidikan kebangsaan yang kritis dan kontekstual, bukan indoktrinatif. Di sisi lain, kader HMI terutama dalam ruang LK III harus menjadikan Wawasan Nusantara dan NDP sebagai pisau analisis dalam membaca persoalan global dan nasional, serta mengaktualisasikannya dalam gerakan intelektual, advokasi kebijakan, dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, kader HMI dapat tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjembatani nilai keislaman dan keindonesiaan dalam menghadapi globalisasi secara berdaulat dan berkeadilan.
