Tak Ingin Salah Sasaran, Dinsos Pacitan Libatkan Desa dan OPD dalam Pendataan BLT DBHCHT 2026

- Jurnalis

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS7.NET, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026.

Adapun bantuan tersebut diprioritaskan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga masyarakat yang terdampak pada sektor pertembakauan.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan memastikan proses penyaluran dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara ketat agar bantuan diterima masyarakat yang berhak.

Bahkan untuk pendataan tersebut dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga :  Satpol PP Sita Ribuan Batang Tanpa Pita Cukai di Bandar

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo mengungkapkan bahwa ketepatan sasaran menjadi fokus utama dalam penyaluran BLT DBHCHT tahun ini.

Pihaknya berharap agar BLT DBHCHT mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau.

“Kami melakukan pendataan secara ketat agar bantuan tidak salah sasaran. Kami juga memastikan pencairan dilakukan tepat waktu supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,”

Agung membeberkan, DBHCHT merupakan dana yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil maupun daerah terdampak industri hasil tembakau.

Baca Juga :  DBHCHT Pacitan 2026 Bantu Kesejahteraan Buruh Tani Tembakau, Bariyanto Tetap Produktif di Usia Senja

“DBHCHT ini berasal dari pemerintah pusat untuk daerah penghasil maupun daerah terdampak industri dari hasil tembakau,”

Sebagai informasi. Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Pacitan juga meminta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan rokok tanpa pita cukai resmi.

Hal ini sangat penting karena peredaran rokok illegal berdampak negatif pada pendapatan keuangan negara maupun daerah. (apri)

Berita Terkait

Empat Kali Menang Pilkades, Rochman Mashoeri Perpanjang Dominasi di Mentoro
Kemilau Pekan Raya Bidik UMKM Naik Kelas hingga Dongkrak PAD
Pekan Raya UMKM Ponorogo Bakal Diramaikan Last Child hingga Ndarboy Gank
Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan
Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur
Bunda Lisdyarita Bahagiakan Empat Anak Lulu
Bunda Lisdyarita Pastikan Masa Depan Empat Anak Lulu Terjamin
Pengukuhan Pengurus FPPA di Yogyakarta, Perkuat Solidaritas dan Sinergi dengan Pemerintah

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 16:26 WIB

Empat Kali Menang Pilkades, Rochman Mashoeri Perpanjang Dominasi di Mentoro

Senin, 2 November 2026 - 21:59 WIB

Kemilau Pekan Raya Bidik UMKM Naik Kelas hingga Dongkrak PAD

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Pekan Raya UMKM Ponorogo Bakal Diramaikan Last Child hingga Ndarboy Gank

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:38 WIB

Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:07 WIB

Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur

Berita Terbaru