LINTAS7.NET, MADIUN – Bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Madiun mulai cair. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengimbau kepada masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.
Hal itu disampaikan Wabup Madiun saat Launching Bantuan sosial tunai di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Selasa (12/5/2020) siang.
“Bantuan tunai kepada masyarakat keluarga pengguna manfaat. Alhamdulillah ini launchingnya untuk Kabupaten Madiun,” ungkap Wabup.
Launching pencairan bantuan sosial di Kelurahan Munggut, Selasa (12/5/2020).
Wabup yang akrab disapa Mas Hari ini berharap bantuan tunai ini membantu meringankan beban masyarakat terlebih dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
Selain itu, Wabup juga meminta kepada masyarakat jika terdapat penerima ganda, maka diharapkan untuk keikhlasannya untuk melepas atau mengembalikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan bantuan bisa merata serta tepat sasaran.
“Memang pendataan sudah sejak awal kita data. Tetapi kalau ada Missed, yang sudah dapat dimohon keikhlasannya untuk melepas,” imbaunya.
Karena itu, pihaknya melalui perangkat desa, Babinsa dan Babinkamtibmas senantiasa menjelaskan kepada masyarakat bahwa anggaran ini diberikan kepada seluruh masyarakat supaya bisa merata.
“Melawan Korona butuh dukungan masyarakat. Bukan hanya pemerintah saja, tetapi semua harus bersatu,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Madiun Anang Kurnia menambahkan, bantuan ini sasarannya adalah fakir miskin dimana kriterianya ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 44 item.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Anang Kusuma memberikan keterangan kepada awak media.
Anang menjelaskan, pihaknya dari awal melakukan dengan nama DTKS Terpadu. Tercatat ada 96.056 yang didata. Lalu, data tersebut dikirim ke pusat dan oleh pusat dipilah ada yang mendapat PKH sekitar 25 ribu lebih, Sembako 46.828, dan diluar itu ada tambahan lagi karena Covid-19 sejumlah 4.597 penerima.
Namun, di luar jumlah tersebut ternyata masih ada sekitar 45 ribu lebih. Kemudian, Kemensos sudah menentukan 44 ribu yang bisa diakomodir. Hal itu terjadi lantaran setelah data dikirim ke Himpunan Bank Negara (Himbara), tertolak karena salah NIK, salah nama, salah alamat dan sebagainya.
“Data tersebut kemudian dikembalikan ke Dinsos, lalu oleh Dinsos dikembalikan ke desa untuk dilakukan verifikasi data. Karena selama ini ada isu orang mampu, meninggal, dan pergi malah dapat bantuan. Sehingga desa melakukan verifikasi. Semua data di cek, yang tidak sesuai dicoret dan dikeluarkan. Kemudian dilaporkan lagi ke atas sehingga ada data baru yang masuk sekitar 15 ribu,” terang Anang.
Anang menambahkan, kalau ada warga miskin yang belum terdata atau yang sudah mampu malah menerima bantuan, maka hal itu harus disikapi dengan bijak dan tidak perlu dibesar-besarkan atau dibuat polemik. Masyarakat dipersilahkan melapor kepada fasilitator Dinsos kemudian ke operator desa untuk ditindaklanjuti.
“Jadi misalkan ditemui yang tercecer ya itu wajar. Kalau ada yang belum terdata, tidak usah dipolemikkan, jangan dibesar-besarkan, terus tidak adil. Laporkan saja nanti ditindaklanjuti,” ujarnya. (ant/red/adv)
