Bupati Sugiri Pastikan Perlindungan Sosial Bagi Ribuan Pekerja Rentan Ponorogo

- Jurnalis

Rabu, 17 Juli 2024 - 20:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sugiri Sancoko serahkan bantuan kepada warga penerima manfaat program jaminan perlindungan sosial. (Foto : Istimewa).

Bupati Sugiri Sancoko serahkan bantuan kepada warga penerima manfaat program jaminan perlindungan sosial. (Foto : Istimewa).

LINTAS7.NET, PONOROGO- Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Kali ini perhatian pemerintah diberikan kepada ribuan pekerja rentan di bumi Reog.

Perhatian pemerintah diwujudkan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menyiapkan dana milliaran untuk membiayai iuran wajib bulanan bagi 2.600 pekerja rentan.

Para pekerja rentan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini nanti mendapatkan 2 program perlindungan sekaligus. Yakni Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah amanat Undang-undang,” ungkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Rabu (17/6/2024),

Baca Juga :  Selamat! Kecamatan Donorojo Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Kedua

“Dengan ini mereka masyarakat, khususnya pekerja rentan merasa nyaman, resiko kepada siapa saja maka sudah terjamin maka kami ini merasa ayem,” katanya.

Jaminan perlindungan ini sekaligus garansi bagi anak pekerja rentan mendapat hak pendidikan dan mewujudkan cita-cita besarnya. Bupati menyebutkan target puluhan ribu pekerja rentan mendapat perlindungan.

“Saat ini ada 2.600 pekerja rentan. Sebelumnya ada 5.000 an lebih. Target akhir tahun ada 20 ribu an warga Ponorogo terlindungi,” jelas Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko,

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo, Suko Kartono menyebutkan sampai saat ini ada 7.654 warga Ponorogo mendapatkan perlindungan tenaga kerja.

Baca Juga :  Bupati Sugiri Sancoko Ajak Masyarakat Membumikan Pancasila

“Sebelumnya yang terlindungi ada 5.014 warga. Kemudian ada yang meninggal dunia tinggal 5.003. Hari ini ada tambahan 2651. Total 7.654 warga,” kata Suko.

Target akhir tahun, kata dia, ada 20 ribu warga terlindungi. Untuk 2.651 yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan pekerja rentan.

“Misal penjual sayur keliling atau sayur obrok. Ini bukan penerima upah. Kalau misal mereka kecelakaan kalau bukan Pemkab Ponorogo hadir siapa yang melindungi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Demokrat Luncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Targetkan 666 Aksi Sosial-Lingkungan hingga Akhir Agustus
Berdiskusi dengan Ketua PWI Jatim, Kepala Bakorwil Malang Ajak Perkuat Narasi Pengembangan Potensi Selatan Jatim Menuju Malang Megapolitan
Keaktifan JKN Pacitan Tembus 74 Persen, BPJS Kesehatan Pacu Perburuan 21 Ribu Peserta
RSUD dr Darsono Pacitan Kantongi Rp8 Miliar DBHCHT 2026, Gedung Rawat Jalan Tahap III Ditarget Rampung Tahun Ini
Tak Ingin Salah Sasaran, Dinsos Pacitan Libatkan Desa dan OPD dalam Pendataan BLT DBHCHT 2026
DBHCHT Pacitan 2026 Bantu Kesejahteraan Buruh Tani Tembakau, Bariyanto Tetap Produktif di Usia Senja
DBHCHT 2026: Pemkab Pacitan Alokasikan Rp700 Juta untuk Pelatihan Petani dan Buruh Tembakau
Pacitan Targetkan Perluasan Tembakau 513 Hektare, Ratusan Kelompok Tani Dapat Bantuan DBHCHT

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:36 WIB

Demokrat Luncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Targetkan 666 Aksi Sosial-Lingkungan hingga Akhir Agustus

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:33 WIB

Berdiskusi dengan Ketua PWI Jatim, Kepala Bakorwil Malang Ajak Perkuat Narasi Pengembangan Potensi Selatan Jatim Menuju Malang Megapolitan

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:33 WIB

Keaktifan JKN Pacitan Tembus 74 Persen, BPJS Kesehatan Pacu Perburuan 21 Ribu Peserta

Selasa, 23 Juni 2026 - 09:35 WIB

RSUD dr Darsono Pacitan Kantongi Rp8 Miliar DBHCHT 2026, Gedung Rawat Jalan Tahap III Ditarget Rampung Tahun Ini

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:51 WIB

Tak Ingin Salah Sasaran, Dinsos Pacitan Libatkan Desa dan OPD dalam Pendataan BLT DBHCHT 2026

Berita Terbaru