Menanggapi Gugatan Warga, Pemkab Pacitan Tegaskan Tidak Wajib Anggarkan BOSDA

- Jurnalis

Kamis, 7 November 2024 - 13:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS7.NET, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Bagian Hukum Setdakab menanggapi gugatan perdata yang diajukan tiga warga kepada Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji (INB). Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melanggar hukum (PMH) terkait tidak dianggarkannya program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) selama masa jabatan INB.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Pacitan, Isranto, menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang secara spesifik mengharuskan pemerintah daerah untuk menganggarkan BOSDa. “Dalam PP 47-48/2008 tentang Wajib Belajar dan Pendanaan Pendidikan, tidak disebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan BOSDa. Artinya, tidak wajib,” jelas Isranto pada Kamis (7/11/24).

Isranto juga menyebutkan bahwa acuan terkait pengelolaan dana BOS di tingkat daerah tertuang dalam Permendagri 3/2023. Pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah “dapat” menganggarkan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa pendanaan BOS tidak boleh tumpang tindih dengan dana BOS pusat maupun BOP lainnya, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal tersebut. “Artinya, tidak boleh ada duplikasi,” tegas Isranto.

Lebih lanjut, Isranto menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD telah terpenuhi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan UU 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1). “Yang utama, 20 persen anggaran dari APBD untuk pendidikan sudah terpenuhi,” ujarnya.

Diketahui, gugatan perdata ini diajukan oleh tiga warga Pacitan, yaitu Susilowati, Winarno, dan Puji Wahyu Lestariningsih, di Pengadilan Negeri (PN) Pacitan. Mereka menilai INB melakukan PMH dengan tidak menganggarkan BOSDA selama masa jabatannya sebagai bupati. Sidang perdana telah ditunda dan majelis hakim menyarankan mediasi terlebih dahulu.

Berita Terkait

Mantap, Pacitan Raih Penghargaan UMKM Prima 2026
Pasca Night Carnival MAN 1 Pacitan, Siswa Enggan Sekolah, Wali Murid Turun Tangan Pulihkan Trauma
Night Carnival MAN 1 Pacitan Berujung Tangis, Pengorbanan Siswa Tak Terbayar Tuntas
Bupati Ingin Puluhan Ribu Kingers se-Indonesia Nikmati Keindahan Wisata Pacitan
Peringatan Hari Pahlawan di Monumen Bersejarah, SBY Beri Arahan Ribuan Taruna TNI dan Polri
Empat Kali Menang Pilkades, Rochman Mashoeri Perpanjang Dominasi di Mentoro
Bupati dan Forkopimda Pantau Pilkades Serentak di Sejumlah TPS
Pemkab Pacitan Susun Dokumen RAD Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2025-2029

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 05:47 WIB

Mantap, Pacitan Raih Penghargaan UMKM Prima 2026

Kamis, 19 November 2026 - 13:44 WIB

Pasca Night Carnival MAN 1 Pacitan, Siswa Enggan Sekolah, Wali Murid Turun Tangan Pulihkan Trauma

Selasa, 17 November 2026 - 07:19 WIB

Night Carnival MAN 1 Pacitan Berujung Tangis, Pengorbanan Siswa Tak Terbayar Tuntas

Minggu, 15 November 2026 - 06:14 WIB

Bupati Ingin Puluhan Ribu Kingers se-Indonesia Nikmati Keindahan Wisata Pacitan

Selasa, 10 November 2026 - 16:03 WIB

Peringatan Hari Pahlawan di Monumen Bersejarah, SBY Beri Arahan Ribuan Taruna TNI dan Polri

Berita Terbaru

Wabup Gagarin terima piagam penghargaan dari Gubernur Khofifah. (Foto:Pemkab Pacitan).

Daerah

Mantap, Pacitan Raih Penghargaan UMKM Prima 2026

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:47 WIB

Chat via WhatsApp