Konsultan Hukum Menanggapi, Tidak Ada Panggilan dari Kepolisian Terkait Cek Senilai Rp 3 Miliar

- Jurnalis

Kamis, 16 Oktober 2025 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS7.NET, PACITAN – Konsultan hukum pasangan Tarman-Sheila Arika, Danur Suprapto, SH., MH., akhirnya angkat bicara terkait kabar dugaan penggunaan cek palsu senilai Rp3 miliar yang disebut-sebut digunakan sebagai mahar pernikahan.

Dalam keterangannya kepada media, Kamis (16/10/25), Danur menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun terkait adanya laporan polisi terhadap kliennya.

“Yang dilaporkan siapa, ya, Mas? Saya adalah konsultan hukum Mbak Sheila. Sampai sekarang belum ada informasi dari beliau. Saya juga baru saja menghubungi Mbak Sheila dan Pak Tarman, dan keduanya menyatakan tidak pernah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian,” ujar Danur.

Baca Juga :  BLT DBHCHT 2025 Menyasar Ratusan Buruh Tani di Kecamatan Kebonagung

Danur menyebut tidak ada kejelasan mengenai substansi laporan yang disebut-sebut telah dilayangkan ke kepolisian. Ia mempertanyakan legal standing pelapor dan status hukum dari dugaan tersebut.

“Apa yang mau ditanggapi? Pelapornya siapa, legal standing-nya bagaimana, siapa saja yang dilaporkan, jenis laporannya apa, semua itu belum kami ketahui. Surat panggilan dari kepolisian pun tidak ada. Bahkan nomor laporan polisinya saja belum jelas,” tegasnya.

Meski kabar dugaan laporan tersebut telah mencuat ke publik, pihaknya tetap tenang dan tidak merasa berada dalam situasi hukum yang genting.

“Bagi kami santai saja, karena merasa tidak ada masalah. Apalagi bila disebut sebagai terlapor, kami lebih santai lagi. Justru pelapor yang memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan bukti permulaan yang cukup agar laporannya bisa ditindaklanjuti dan diuji secara hukum,” jelasnya.

Baca Juga :  Survei SukMa Jatim, Pelayanan Masyarakat Kecamatan Punung Memuaskan

Lebih jauh, Danur juga mengingatkan bahwa laporan yang tidak dilandasi itikad baik atau tidak didukung bukti kuat dapat berbalik menyerang pelapor. Ia menyinggung Pasal 220 KUHP tentang pengaduan palsu sebagai dasar hukum yang bisa digunakan untuk melaporkan balik.

“Pelapor harus memiliki bukti-bukti yang cukup dan sah. Jika laporan ternyata tidak benar, maka ada risiko hukum menanti, termasuk ancaman pidana karena membuat laporan palsu,” pungkas Danur.

Berita Terkait

Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan
Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur
Pengukuhan Pengurus FPPA di Yogyakarta, Perkuat Solidaritas dan Sinergi dengan Pemerintah
ARPAC Salurkan 35 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan
Tikus Makin Meresahkan Saat Kemarau, Dinkes Pacitan Ingatkan Bahaya Hantavirus
Pantai Nggeben, Pesona Pesisir Donorojo yang Berpotensi Jadi Destinasi Wisata
Irigasi Modern Berbasis Energi Bersih Hadir di Desa Menadi, Pacitan Perkuat Pertanian Desa
PUPR Pacitan Survei Potensi Debit Air Luweng Banyu, Siapkan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Warga
Tag :

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:38 WIB

Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:07 WIB

Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:26 WIB

Pengukuhan Pengurus FPPA di Yogyakarta, Perkuat Solidaritas dan Sinergi dengan Pemerintah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

ARPAC Salurkan 35 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:57 WIB

Pantai Nggeben, Pesona Pesisir Donorojo yang Berpotensi Jadi Destinasi Wisata

Berita Terbaru