Isu terkait tindakan militer yang berhubungan dengan usaha penanganan Presiden Venezuela Nicolás Maduro kembali memperlihatkan sisi keras dari dinamika politik global. Bagi anggota kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kejadian ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum atau politik dalam negeri, melainkan juga sebagai gambaran ketidakadilan dalam dinamika kekuasaan di tingkat internasional. Venezuela, sebagai negara berdaulat dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, masih terjebak dalam campur tangan dan tekanan eksternal yang secara langsung memengaruhi stabilitas pemerintahannya dan kesejahteraan warganya.
Menurut Antara News, aksi militer dan tekanan terhadap pemerintahan Maduro telah memicu kekhawatiran internasional karena potensinya untuk meningkatkan konflik geopolitik dan memperburuk krisis ekonomi Venezuela (Antara, 2026). Beberapa negara menganggap tindakan ini tidak hanya melanggar kedaulatan tetapi juga membahayakan stabilitas di Amerika Latin.
Secara ekonomi, hukuman internasional yang terus-menerus diberikan kepada Venezuela memiliki dampak signifikan pada sektor energi. Informasi dari OPEC menunjukkan bahwa hasil produksi minyak Venezuela masih sangat rendah dibandingkan dengan kemampuan terbaiknya karena situasi politik yang berkepanjangan dan keterbatasan dalam perdagangan internasional (OPEC, 2024). Sementara itu, IMF mengungkapkan bahwa walaupun inflasi di Venezuela mengalami penurunan, struktur perekonomian negara itu masih tetap rentan disebabkan oleh ketidakpastian politik dan minimnya tingkat kepercayaan internasional (IMF, 2024). Ini mengindikasikan bahwa dampak politik di tingkat global memiliki korelasi yang jelas dengan tantangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.
Dalam tradisi pemikiran HMI yang berpijak pada keislaman dan keindonesiaan, krisis Venezuela harus dibaca sebagai praktik ketidakadilan struktural dalam tatanan global. Intervensi militer dan politik sering kali diselubungi oleh cerita mengenai demokrasi dan penegakan hukum, tetapi sesungguhnya penuh dengan kepentingan bisnis, terutama dalam penguasaan sumber daya penting seperti minyak.
Bagi anggota kader HMI, situasi ini mencerminkan relasi antara pusat dan pinggiran dalam sistem kapitalisme global. Negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam sering kali menjadi target eksploitasi, daripada diakui sebagai entitas yang mempunyai hak. Saat pengaruh politik mulai berkurang akibat tekanan dari militer dan sanksi ekonomi, ketergantungan yang bersifat struktural semakin meningkat, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan untuk berdiri sendiri secara nasional.
Saya berpendapat bahwa aksi militer yang dikaitkan dengan upaya penangkapan Presiden Venezuela merupakan bentuk kegagalan etika politik global. Dari sudut pandang kader HMI, pendekatan koersif semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Islam mengajarkan pentingnya keadilan (al-‘adl) dan larangan penindasan (zulm), termasuk dalam relasi antarbangsa.
Lebih jauh, tekanan politik yang berujung pada instabilitas ekonomi justru memperparah penderitaan rakyat Venezuela yang tidak memiliki kuasa atas konflik elite global. Dalam kerangka ekonomi politik, krisis ini memperlihatkan bagaimana rakyat sering menjadi korban dari pertarungan kepentingan antara negara kuat dan negara lemah. Jika cara berpikir ini terus dianggap normal, maka keadaan dunia akan semakin jauh dari pencapaian keadilan sosial yang merupakan inti dari usaha HMI.
Sebagai bagian dari HMI, adalah hal yang sangat penting untuk terus menyoroti suara protes terhadap praktik ketidakadilan dunia dan intervensi yang merugikan rakyat sipil. Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang perlu berperan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik di Venezuela lewat pendekatan diplomasi yang damai serta penghormatan terhadap kedaulatan. HMI, sebagai organisasi yang intelektual dan memiliki dasar moral, mempunyai kewajiban untuk membangun kesadaran kritis di kalangan umat dan bangsa agar tidak terjebak dalam narasi global yang membenarkan penindasan dengan dalih stabilitas.
