Menu

Mode Gelap
Dilaksanakan Dua Tahap, Wali Murid Diimbau Jeli Perhatikan Setiap Tahapan PPDB Kota Madiun Ponorogo Go To UCNN, Reward KaTa Kreatif dari Menparekraf Ketua Taruna Merah Putih Kota Madiun Dirikan Posko Kemenangan PDI Perjuangan  Viral Tabrak Lari di Madiun, Polisi Buru Pelaku Gelontor Dana Rp 67,7 M, Pemkab Ponorogo Perbaiki 388 Titik Jalan Rusak

Daerah · 10 Mar 2021 15:56 WIB ·

Parah, Permohonan Pemecahan Sertifikat Sudah 1 Tahun Tak Ada Kejelasan


 Foto : Istimewa Perbesar

Foto : Istimewa

LINTAS7.NET,PACITAN– Kualitas pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan kepada masyarakat laik dipertanyakan. Ini seiring munculnya keluhan pemohon pemecahan sertifikat tanah bernama Manto, warga Desa Arjowinangun, Pacitan.

Dia mengaku sudah lama mendaftarkan pemecahan sertifikat tanah miliknya. Namun, setelah menunggu lebih dari setahun tak kunjung selesai.

Bahkan, dia juga telah mengeluarkan uang senilai jutaan rupiah kepada salah seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut.

“Jadi sekitar awal februari (tahun) lalu kita mengurus pemecahan sertifikat tanah melalui seorang pejabat BPN yang waktu itu sengaja menawarkan jasa. Sesuai kesepakatan pecah sertifikat jadi 3 bagian biayanya 7,5 juta rupiah,” katanya, pada awak media Rabu (10/3) siang.

Uang 7,5 juta rupiah itu kata Manto sudah diserahkan kepada pejabat BPN disaksikan sejumlah orang sebagai saksi. Memasuki bulan Juni sebagian uang pembayaran dikembalikan karena sertifikatnya hanya bisa dipecah jadi 2 bagian.

“Sekitar habis lebaran itu uangnya dikembalikan 2 juta rupiah alasannya dulu setelah proses pengkuran hanya bisa dijadikan 2 bagian saja. Dan sampai saat ini belum terbit juga,” imbuhnya.

Proses berlarut itu membuat pemohon berinisiatif mencari informasi ke BPN. Dia terkejut setelah mendapati permohonannya baru selesai pada tahap waris.

“Kemarin sengaja chek di pelayanan Kantor BPN ternyata baru proses waris yang selesai akhir desember. Sedangkan pemecahan sertifikat memasuki bulan maret belum didaftarkan. Biar cepat di proses saya bayar lagi untuk biaya pendaftaran pemecahan sertifikat hampir 400 ribu rupiah,” jelasnya.

Biaya tambahan untuk pendaftaran pemecahan sertifikat tanah itu rupanya belum bisa menyelesaikan persoalan. Sebab, permohonannya tidak bisa diproses karena sebagian dokumen persyaratan disimpan oknum pejabat BPN.

“Ya terpaksa mengeluarkan biaya tambahan lagi supaya cepat selesai. Tapi ternyata tidak bisa diproses juga karena dokumen pengukuran tanahnya itu di bawa pejabat yang menyediakan jasa tadi mas,” terangnya.

Saat ini oknum pejabat BPN tersebut masih berdinas aktif di kantor BPN Pacitan. Upaya pemohon untuk meminta bantuan penyelesaian kepada pejabat lain di Kantor BPN tak juga mebuahkan hasil.

Masalah ini menunjukkan pelayanan BPN Pacitan jauh dari Pedoman Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. (IS).

 

Artikel ini telah dibaca 649 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Ponorogo Go To UCNN, Reward KaTa Kreatif dari Menparekraf

22 Mei 2023 - 08:26 WIB

Jangan Mau Diadu Domba, Dulu Saya Rival Pak Jokowi Sekarang Bersatu Demi Rakyat Indonesia

20 Mei 2023 - 12:53 WIB

Polisi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Ratusan Juta.

19 Mei 2023 - 22:53 WIB

Ketua Taruna Merah Putih Kota Madiun Dirikan Posko Kemenangan PDI Perjuangan 

18 Mei 2023 - 14:49 WIB

Bupati Sugiri Resmikan Gedung Al-Kautsar dan Pokestren Al-Islam

17 Mei 2023 - 11:42 WIB

Eva Sundari Nyaleg Partai Nasdem, Kader PDI Perjuangan Kota Madiun: Tidak Sabar Mendidik Rakyat

16 Mei 2023 - 16:01 WIB

Trending di Madiun