LINTAS7.NET,PACITAN– Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP) datangi Kantor Bawaslu Pacitan pada Sabtu, (19/9). Kehadiran mereka untuk audiensi ihwal kebenaran Rekomendasi yang diberikan kepada KPU Pacitan terkait permintaan penundaan rapat pleno penetapan DPHP tingkat Kabupaten beberapa hari yang lalu.
Menurut Muhamad Tonis Dzikrullah, Ketua APDP, semenjak rekomendasi Bawaslu di terbitkan belum ada kejelasan mengenai hasil dari rekomendasi tersebut.
“Berita perihal rekomendasi itu kan sudah beredar dimana-mana, masyarakat juga sudah mengetahui, tapi kita ketahui bersama pada tanggal 13 kemarin rapat pleno penetapan DPHP tetap dilakukan oleh KPU, hal inilah yang kemudian mendasari kami untuk meminta kejelasan kepada Bawaslu”, terang Tonis.
Kemudian, Tonis juga menanyakan terkait mekanisme Bawaslu dalam melakukan penindakan terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh beberapa badan adhoc KPU dalam melakukan proses coklit.
“Setelah kami telusuri dan kaji, terkait langkah yang dilakukan oleh bawaslu, kami memandang ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut,” ungkap Tonis.
Namun demikian, Tonis mengaku kecewa, pasalnya Divisi yang mempunyai tupoksi untuk memberikan jawaban atas tuntutan APDP tidak bisa hadir.
“Tentu kita akan membuat jadwal audiensi lagi dengan bawaslu, dan meminta penjelasan dengan divisi terkait agar semuanya jadi gamblang”. Pungkasnya. (IS).
