LINTAS7.NET, PACITAN – Kabupaten Pacitan masih membutuhkan tambahan sekitar 21.347 peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memenuhi syarat menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status tersebut menjadi target penting karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu masa aktif kepesertaan.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, menjelaskan UHC Prioritas dapat tercapai apabila cakupan kepesertaan JKN mencapai minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta berada di angka 80 persen. Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Pacitan telah mencapai 74,38 persen.
“Kalau sudah UHC Prioritas, warga yang sakit hari itu juga bisa langsung didaftarkan dan langsung aktif. Mau operasi jantung, cuci darah, atau dirujuk sampai Sardjito, Dharmais maupun RSCM, semuanya bisa langsung dijamin hari itu juga,” kata Fitriyah, Selasa (23/6/26).
Untuk memperluas kepesertaan, BPJS Kesehatan mengoptimalkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) yang menyasar hingga tingkat desa. Program tersebut dinilai efektif dalam mendata warga yang belum terdaftar maupun yang kepesertaannya belum aktif.
Hingga saat ini, sebanyak 47 desa di Kabupaten Pacitan telah berhasil mencapai status UHC. Keberhasilan tersebut didukung peran aktif pemerintah desa, kader JKN, operator desa, serta sinergi lintas sektor dalam memastikan seluruh warga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berencana menambah sekitar 1.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah mulai Juli 2026.
“Memang kebutuhan untuk mengejar 21 ribu peserta masih cukup jauh. Tetapi tahun lalu bisa bertambah sekitar 33 ribu peserta PBI APBN. Insyaallah tahun ini dengan kerja bersama target tersebut bisa kita kejar,” ujarnya.
Penambahan peserta juga terus didorong melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), warga kategori desil 1 hingga 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat.
Menurut Fitriyah, pada tahun lalu sekitar 33 ribu warga Pacitan berhasil masuk sebagai peserta PBI APBN. Capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif Dinas Sosial bersama operator desa dalam melakukan pendataan dan pengusulan warga tidak mampu.
Selain menyasar masyarakat miskin, BPJS Kesehatan juga memperkuat pengawasan terhadap segmen pekerja penerima upah. Perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke program JKN akan mendapatkan pembinaan hingga penegakan kepatuhan.
“Kalau masih bandel, kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan penegakan kepatuhan,” tegasnya.
Pada segmen Aparatur Sipil Negara (ASN), BPJS menemukan masih ada anggota keluarga ASN yang belum didaftarkan sebagai peserta JKN. Karena itu, koordinasi dengan satuan kerja terus dilakukan agar seluruh anggota keluarga ASN dapat segera terdaftar.
Upaya lain dilakukan melalui pendekatan langsung kepada peserta yang menunggak iuran. BPJS Kesehatan rutin menggelar kegiatan jemput bola ke desa-desa yang jauh dari akses layanan serta mengoptimalkan layanan tele-collecting.
“Satu minggu kami turun ke dua desa yang jauh-jauh, yang masyarakatnya kesulitan datang ke kantor. Kami datangi langsung. Kemudian peserta yang menunggak kami telepon melalui tele-collecting,” jelas Fitriyah.
Setiap petugas tele-collecting, lanjut dia, ditargetkan menghubungi hingga 500 peserta menunggak setiap hari. Fokusnya adalah peserta mandiri yang memiliki tunggakan satu hingga tiga bulan agar segera mengaktifkan kembali kepesertaannya.
Sementara bagi peserta dengan tunggakan yang lebih besar, BPJS melibatkan Kader JKN untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah warga guna mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif.
Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan optimistis target peningkatan keaktifan peserta JKN di Pacitan dapat tercapai sehingga status UHC Prioritas segera terwujud dan manfaat layanan kesehatan yang lebih mudah dapat dirasakan seluruh masyarakat.
