MADIUN – Setelah penandatanganan pakta integritas dengan Lembaga Swadaya Mandiri (LSM) Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), FISIP Madiun, dan media massa pada Senin (21/1/2019) kemarin, Kepolisian Resort (Polres) Madiun bergerak cepat dengan melaksanakan pencanangan zona integritas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Madiun, Selasa (22/1/2019).
Kapolres Madiun, AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan pencanangan zona integritas ini sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan. Dimana kementrian lembaga disarankan untuk memberikan pelayanan yang bersih dan melayani kepada masyarakat.
“Nanti akan ada penilaian dari internal, independen, internal maupun eksternal, Kemenpan RB juga akan menilai sejauh mana pelayanan di Polres Madiun. Jadi nanti semua pihak tersebut termasuk Forkopimda berhak mengawasi kinerja Polres Madiun,” terang Ruruh.
Usai penandatanganan pencanangan zona integritas, Forkopimda bersama Kapolres Madiun meninjau langsung pelayanan SIM di Polres Madiun didampingi Kasatlantas Polres Madiun AKP Imam Mustolih yang menjelaskan seluruh proses dan prosedur pelayanan SIM.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengecek satu persatu fasilitas dan pelayanan SIM di Polres Madiun. Mulai proses pendaftaran, entri data, loket pembayaran bank, hingga ruang foto sebagai proses akhir pembuatan SIM. Pun, Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing itu juga mengecek langsung fasilitas yang ada seperti ruang khusus untuk ibu menyusui serta kotak penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan SIM di Polres Madiun. (ant/imr)
