Kejari Bekali “Ilmu” Para Perangkat Desa

- Jurnalis

Sabtu, 3 November 2018 - 00:48 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat mengadakan pembinaan serta pembekalan (foto siaga indonesia)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat mengadakan pembinaan serta pembekalan (foto siaga indonesia)

SINAR NGAWI™ Ngawi-Bertempat di aula RM Notosuman Ngawi, diadakan pembinaan serta pembekalan aparatur pemerintah desa yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Achmad Roy Rozano Kabid Pemerintahan Desa DPMD setempat mengatakan hal ini guna mmencegah sejak dini terjadinya penyimpangan.

“Sehingga tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan program utamanya di desa, serta adanya perlindungan hukum dan dengan demikian jalannya pembangunan di desa bisa berjalan sesuai aturan,” terang dia.

Tambahnya, dengan demikian akan terwujud perbaikan dalam mengelola program bagi pemerintahan desa, apalagi terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD).

Masih ditempat yang sama, Kasi Intelejen Kejari Ngawi, Juanda menegaskan bahwa dalam melakukan serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif adalah dengan mengutamakan pencegahan.

“Ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga aparatur desa tidak ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan mendasar regulasi yang ada,” terang lelaki kelahiran Padang 35 tahun silam ini.

Dirinya juga berharap dalam hal pengelolaan anggaran yang ada, bagi aparatur desa harus optimal dalam penyerapan anggaran karena ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragu-ragu, karena dibentuknya TP4 Kejaksaan RI, salah satu fungsinya untuk mengawal dan mencegah secara dini akan terjadinya kesalahan maupun indikasi penyimpangan,” urainya lagi.

Dia paparkan pula bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi serta menghambat serapan anggaran salah satunya adalah munculnya stigma kriminalisasi kebijakan.

Maka dari itu tugas pokok TP4D adalah selain penegakan hukum dengan lebih menutamakan pencegahan, serta mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan.(ADV-DPMD)

Berita Terkait

Pasca Night Carnival MAN 1 Pacitan, Siswa Enggan Sekolah, Wali Murid Turun Tangan Pulihkan Trauma
Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan
Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur
ARPAC Salurkan 35 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan
APBD Pacitan 2027 Diproyeksikan Rp1,54 Triliun, Belanja Operasi Mendominasi
SPPG Pacitan Jadi Percontohan Jawa Timur, Seluruh Relawan Sudah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Demokrat Luncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Targetkan 666 Aksi Sosial-Lingkungan hingga Akhir Agustus
Setelah Tiga Dekade Bersengketa, BPN Pacitan Ungkap Hasil Pemetaan Ulang Kawasan Goa Gong

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:44 WIB

Pasca Night Carnival MAN 1 Pacitan, Siswa Enggan Sekolah, Wali Murid Turun Tangan Pulihkan Trauma

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:38 WIB

Nyaman Jiwo Beach Run 2026, Cara Baru Menikmati Pesona Pantai Pacitan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:07 WIB

Khofifah Kembali ke Pacitan, Bantu Warga dari Sektor Sosial hingga Infrastruktur

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:40 WIB

ARPAC Salurkan 35 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:02 WIB

APBD Pacitan 2027 Diproyeksikan Rp1,54 Triliun, Belanja Operasi Mendominasi

Berita Terbaru

Wabup Gagarin terima piagam penghargaan dari Gubernur Khofifah. (Foto:Pemkab Pacitan).

Daerah

Mantap, Pacitan Raih Penghargaan UMKM Prima 2026

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:47 WIB

Chat via WhatsApp