Menu

Mode Gelap
Karang Taruna dan Puskesmas Sudimoro Terima Bantuan Mobil Bupati Aji Makam Kyai Ageng Reksogati, Potensi Wisata Religi di Desa Sidomulyo  Empati Bencana Cianjur, SMK PGRI 2 Ponorogo Galang Dana dan Shalat Ghoib Kecelakaan di Madiun, Mahasiswi Asal Ponorogo Meninggal di TKP  Pertemuan Anies dan 3 Partai, Demokrat : Kami Makin Solid

Nasional · 3 Nov 2018 00:48 WIB ·

Kejari Bekali “Ilmu” Para Perangkat Desa


 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat mengadakan pembinaan serta pembekalan (foto siaga indonesia) Perbesar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat mengadakan pembinaan serta pembekalan (foto siaga indonesia)

SINAR NGAWI™ Ngawi-Bertempat di aula RM Notosuman Ngawi, diadakan pembinaan serta pembekalan aparatur pemerintah desa yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Achmad Roy Rozano Kabid Pemerintahan Desa DPMD setempat mengatakan hal ini guna mmencegah sejak dini terjadinya penyimpangan.

“Sehingga tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan program utamanya di desa, serta adanya perlindungan hukum dan dengan demikian jalannya pembangunan di desa bisa berjalan sesuai aturan,” terang dia.

Tambahnya, dengan demikian akan terwujud perbaikan dalam mengelola program bagi pemerintahan desa, apalagi terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD).

Masih ditempat yang sama, Kasi Intelejen Kejari Ngawi, Juanda menegaskan bahwa dalam melakukan serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif adalah dengan mengutamakan pencegahan.

“Ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga aparatur desa tidak ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan mendasar regulasi yang ada,” terang lelaki kelahiran Padang 35 tahun silam ini.

Dirinya juga berharap dalam hal pengelolaan anggaran yang ada, bagi aparatur desa harus optimal dalam penyerapan anggaran karena ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragu-ragu, karena dibentuknya TP4 Kejaksaan RI, salah satu fungsinya untuk mengawal dan mencegah secara dini akan terjadinya kesalahan maupun indikasi penyimpangan,” urainya lagi.

Dia paparkan pula bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi serta menghambat serapan anggaran salah satunya adalah munculnya stigma kriminalisasi kebijakan.

Maka dari itu tugas pokok TP4D adalah selain penegakan hukum dengan lebih menutamakan pencegahan, serta mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan.(ADV-DPMD)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba, Tujuh Tersangka Diamankan, 36 Kilogram Sabu dan Puluhan Ribu Ekstasi Disita

23 November 2022 - 21:08 WIB

Keliling Sudimoro, Bupati Aji Kunjungi Korban Tanah Longsor

23 November 2022 - 11:55 WIB

Brimob hingga Tim Trauma Healing Diterjunkan Polri Untuk Bantu Penanganan Gempa Cianjur 

21 November 2022 - 19:57 WIB

Pertemuan Anies dan 3 Partai, Demokrat : Kami Makin Solid

20 November 2022 - 12:33 WIB

Diduga Gelapkan Dana 2,9 M, Bendahara Koperasi Kodim Pacitan Ditahan

18 November 2022 - 14:19 WIB

Pemkab Madiun Raih WTP 9 Kali Berturut-turut

14 November 2022 - 20:47 WIB

Trending di Madiun