SENIN (4/12) awal pekan kemarin, KPU Pacitan mengambil langkah serius: mencoret empat nama dalam daftar calon tetap (DCT). Dua DCT dari PDI Perjuangan dan satu DCT dari Partai Gelora dicoret karena masih berstatus sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif. Sedangkan satu DCT dari Partai Gerindra dicoret karena meninggal dunia.
Proses pencoretan tersebut bukanlah sesuatu yang instan. Ada proses yang telah ditempuh KPU Pacitan sebelum memutuskan kondisi tersebut. Pada pekan sebelumnya, Bawaslu Pacitan mengirimkan Saran Perbaikan terhadap sejumlah nama DCT yang berstatus sebagai anggota BPD untuk dilakukan pencermatan kembali.
KPU Pacitan pun maraton melakukan pencermatan. Termasuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pacitan hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil pencermatan tersebut mengerucut pada beberapa nama yang dipastikan tidak menyampaikan bukti administrasi pengunduran diri sebagai anggota BPD, sebagaimana syarat pencalonan.
Sebagaimana surat dinas KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur, calon anggota DPRD diminta segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerimanya. Paling lambat, sebulan setelah ditetapkan Keputusan DCT anggota DPRD Kabupaten. Keputusan penetapan DCT tersebut, di KPU Pacitan tertanggal 3 November 2023. Sehingga, masa satu bulan tersebut jatuh pada 3 Desember 2023.
Walhasil, pada 4 Desember 2023, KPU Pacitan mengambil langkah. Sebelum pencoretan secara resmi dalam Perubahan Keputusan DCT, parpol yang DCT-nya dicoret, diminta persetujuan dalam berita acara. Sehingga, diharapkan proses pencoretan tersebut tidak menimbulkan ekses di kemudian hari. Begitulah, akhirnya empat nama DCT tersebut dipastikan tidak dapat berkontestasi dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Beberapa agenda lain, juga terjadi pada sepekan kemarin. Selasa (5/12), saya mewakili KPU Pacitan untuk menghadiri undangan Kejaksaan Negeri Pacitan. Tajuknya adalah rakor pemetaan ancaman gangguan hambatan dan tantangan (AGHT) pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Di forum tersebut, hadir pula jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Beberapa potensi kami petakan dan diskusikan. Diharapkan AGHT di Pacitan benar-benar minim.
Masih di hari yang sama, pada pagi hari dilangsungkan rapat koordinasi tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024. Mengundang sejumlah stakeholders terkait, termasuk unsur Pemkab Pacitan dan jajaran forkopimda. Dipastikan, Pacitan siap untuk menyambut masa kampanye.
Siang hari, seluruh PPK dan sekretariat dikumpulkan. Tajuknya adalah bimtek pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024. Bimtek ini digelar selama dua hari. Teman-teman PPK pun diberikan fasilitasi penginapan.
Usai pembukaan bimtek, disampaikan pengarahan dari seluruh komisioner. Saya kebagian memberikan pengarahan pada malam hari. Materi saya kesempatan kali ini adalah pemetaan potensi permasalahan hukum Pemilu Tahun 2024. Pemetaan ini berangkat dari indeks kerawanan Pemilu (IKP) yang ada. Dari pemaparan tersebut, diharapkan teman-teman PPK di wilayah sudah bersiap dengan potensi-potensi yang muncul.
Pada hari kedua bimtek, dihadirkan sejumlah narasumber. Memberikan materi untuk masing-masing sesi. Yakni dari Badan Kesbangpol, Polres Pacitan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mekanisme pengelolaan logistik dan skenario pengamanan logistik, disampaikan dalam momen tersebut.
Kamis (7/12), KPU Pacitan kembali mengundang sejumlah awak media. Tajuknya adalah media gathering. Menghadirkan dua narasumber yang juga berasal dari unsur media. Beberapa masukan dari rekan-rekan media, menjadi catatan penting bagi KPU Pacitan dalam proses menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2024.
Selain beberapa agenda tersebut, pada pekan kemarin KPU Pacitan juga tengah bersiap untuk proses penerimaan pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain media gathering, pada Kamis (7/12) itu pula dilangsungkan rakor persiapan pendaftaran KPPS bersama Bawaslu Pacitan. Hari itu pula, menjadi hari pertama dibukanya pemeriksaan kesehatan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.
Pemeriksaan kesehatan kali ini, KPU Pacitan didukung penuh oleh Pemkab Pacitan. Salah satunya adalah dukungan pemberian keringanan biaya pemeriksaan kesehatan. Calon pendaftar KPPS hanya cukup membayar separo saja biaya pemeriksaan tersebut. Agenda monitoring pun dilakukan sejak hari pertama pemeriksaan dilakukan, yakni Rabu (6/12). Saya sempat turun mengecek proses tersebut di Puskesmas Punung. Pihak puskesmas memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Sabtu (9/12), dua agenda kegiatan dilangsungkan secara bersamaan. Melibatkan teman-teman PPK yang membidangi. Pertama adalah kegiatan rapat evaluasi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sedangkan kegiatan lainnya adalah bimtek pemungutan dan penghitungan suara.
Masih di hari Sabtu, pada malam harinya saya berangkat perjalanan dinas ke Gresik. Saya diminta mewakili ketua untuk dapat hadir dalam rapat evaluasi penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa serta honorarium penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang digelar KPU Jawa Timur.
Rapat evaluasi di Gresik tersebut dibuka Minggu (10/12) pagi. Di hari pertama, dilangsungkan sampai sore. Usai acara hari pertama itu, jelang Magrib saya bergeser ke Surabaya. Menghadiri acara lainnya. Kali ini adalah rakor penanganan pelanggaran bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dipusatkan di Hotel Bumi Surabaya. Undangannya, selain ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, juga Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM bersama Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubbag Tekmas KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. (*)
Tulisan ke-72/Edisi 4-10 Desember 2023
