PASCA pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), giliran hasilnya dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Momen tersebut digelar serentak pekan kemarin. Dimulai Senin (19/2) awal pekan. Judul nomenklaturnya: rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
Tahapan ini, merupakan momen saat dibacakannya hasil penghitungan suara di TPS. Secara bergiliran, PPS membaca rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS di wilayahnya. Dari hasil tersebut, menghasilkan dokumen berupa D.Hasil tingkat kecamatan. Karena digelar serentak, KPU Pacitan membagi sejumlah tim untuk memonitoring jalannya proses rapat pleno terbuka tersebut.
Pada hari pertama itu, saya bersama tim Sekretariat KPU Pacitan, didapuk untuk turun ke Kecamatan Arjosari. Memantau langsung jalannya rapat pleno terbuka yang digawangi teman-teman PPK Arjosari. Sebagaimana petunjuk sebelumnya, rapat pleno terbuka digelar dalam dua panel. Masing-masing panel diampu oleh dua orang PPK yang salah satunya merangkap sebagai operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Karena ini proses rekapitulasi yang mengusung hasil dari masing-masing TPS, banyak mata menyaksikan. Selain penyelenggara dan pemangku wilayah, sejumlah saksi dari partai politik, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan saksi calon anggota DPD juga turut hadir. Turut menyimak jalannya rekapitulasi. Masing-masing saksi membawa bekal hasil pencatatannya dari tiap-tiap TPS. Walhasil, rekapitulasi tersebut dipastikan hasilnya sesuai dengan pencatatan hasil di TPS.
Hari kedua, Selasa (20/2) saya bersama tim ditugaskan memantau di Kecamatan Kebonagung. Masih sama seperti lainnya, rekapitulasi berlangsung dalam dua panel. Beberapa catatan dari sejumlah saksi, juga dapat diselesaikan dengan baik dalam forum tersebut. Sehingga tidak sampai menjadi persoalan yang diteruskan ke tingkat kabupaten.
Rabu (21/1), giliran wilayah di kawasan barat kota yang saya datangi untuk monitoring. Mulai dari Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung hingga Kecamatan Donorojo. Tak berselang lama ketika saya datang di Kecamatan Punung, pembacaan hasil di TPS terakhir. Artinya, proses rapat pleno terbuka memasuki paripurna. Setelah berlangsung tiga hari lamanya. Ini sekaligus PPK pertama yang menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan di hari itu pula, sejumlah kecamatan menyusul menyelesaikan proses rekapitulasi. Seperti Sudimoro dan dua kecamatan lainnya di wilayah barat: Pringkuku dan Donorojo.
Hari keempat, Kamis (22/2), saya ditugaskan untuk turun ke Kecamatan Ngadirojo. Saat saya tiba, rapat pleno rekapitulasi belum lama berakhir. Beberapa potensi persoalan yang diprediksi akan terjadi, rupanya tidak terjadi di Ngadirojo. Artinya, proses rapat pleno terbuka ini berjalan lancar.
Pada hari keempat itu pula, sejumlah logistik dari kecamatan mulai kembali ke gudang KPU Pacitan. Khususnya satu boks kontainer yang berisi D.Hasil tingkat kecamatan, yang merupakan dokumen penting hasil rapat pleno terbuka di tiap-tiap kecamatan. Logistik yang kembali pada hari itu, berasal dari Kecamatan Sudimoro, Punung, Pringkuku dan Donorojo.
Jumat (23/2), logistik yang kembali adalah dari Kecamatan Bandar, Ngadirojo dan Arjosari. Disusul keesokan harinya, Sabtu (24/2) dari Kecamatan Nawangan, Pacitan, Kebonagung dan Tulakan pada malam harinya. Saya sempat memimpin penerimaan logistik dari Kecamatan Tulakan ini. Memastikan bahwa logistik telah kembali utuh, dan boks kontainer telah tersegel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Logistik terakhir yang kembali, tepatnya Minggu (25/2) berasal dari Kecamatan Tegalombo. Memang, KPU Pacitan memberikan instruksi agar proses rekapitulasi tidak boleh mengejar cepat. Tetapi mengutamakan kualitas. Sehingga berakhirnya rekapitulasi dari masing-masing kecamatan tidak bisa serentak.
Usai seluruh logistik kembali ke KPU Pacitan, pada Minggu (25/2) itu pula, KPU Pacitan mengagendakan rakor bersama Bawaslu Pacitan. Agendanya, pembahasan mengenai persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat kabupaten. Beberapa ketentuan, dilakukan penyamaan persepsi. Harapannya, ketika rekapitulasi tingkat kabupaten digelar, tidak banyak hal yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. (*)
Tulisan ke-83/Edisi 19-25 Februari 2024
