PROSES sortir dan pelipatan surat suara untuk Pemilu Tahun 2024 di Pacitan, dimulai Rabu (10/1). Proses ini dipusatkan di gudang logistik KPU Pacitan yang berada pada kompleks gudang Perum Bulog. Sedikitnya, 200 masyarakat Pacitan dilibatkan dalam proses ini. Dilakukan secara kolosal. Dan tentunya, dengan mekanisme pengawasan yang cukup ketat.
Malam menjelang dimulainya proses tersebut, tepatnya Selasa (9/1), saya bersama rekan-rekan KPU Pacitan lainnya, melakukan technical meeting di gudang. Dalam pengarahan, saya menyampaikan kepada seluruh petugas untuk berhati-hati dalam proses tersebut. Terutama untuk perlakuan terhadap petugas sortir dan lipat.
Saya minta kepada seluruh panitia, untuk memastikan bahwa petugas sortir dan lipat benar-benar steril ketika hendak bekerja. Tidak membawa benda macam-macam ketika akan memasuki areal sortir dan lipat, selain yang memang diperbolehkan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi perhatian bagi saya. Khususnya dalam kapasitas sebagai divisi hukum dan pengawasan.
Sesuai rencana, para petugas tersebut mulai bekerja sejak pukul 07.00 WIB. Diberlakukan jam kerja hingga pukul 17.00 WIB. Akan tetapi, dalam perjalanannya, jam kerja tersebut ditambahkan untuk jam malam hingga pukul 00.00 WIB. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan proses sortir dan lipat ini sesuai target yang diharapkan. Sehingga tahapan logistik juga tidak berakibat molor.
Pada hari yang bersamaan, yakni Rabu (10/1), saya bersama teman-teman subbagian hukum dan SDM juga punya gawe. Mengumpulkan teman-teman PPK untuk bimbingan teknis penyusunan produk hukum penetapan KPPS. Dalam kesempatan ini, saya mengundang ketua PPK beserta anggota yang membidangi SDM dan umum. Kegiatan dipusatkan di RPP KPU Pacitan.
Melalui kegiatan ini, saya menyampaikan bahwa terdapat kewajiban yang perlu dilakukan menjelang penetapan KPPS. Yakni penyusunan produk hukum khususnya Keputusan KPU Pacitan yang ditandatangani ketua PPS atasnama ketua KPU Pacitan. Produk hukum tersebut terdapat tiga macamnya. Pertama adalah Keputusan utama, kedua adalah Salinan Keputusan dan yang berikutnya adalah Petikan Keputusan.
Khusus untuk Petikan Keputusan ini, saya minta untuk dapat dibuat sesuai jumlah KPPS yang akan ditetapkan. Atau apabila ditotal se-Kabupaten Pacitan, akan ada 13.020 lembar Petikan Keputusan. Merujuk ketentuan yang ada, saya memberikan template kepada teman-teman PPK untuk dapat diteruskan kepada PPS nantinya. Sehingga, pada saat pelantikan KPPS 25 Januari 2024 mendatang, Petikan Keputusan ini bisa langsung diserahkan kepada KPPS yang bersangkutan.
Pada pekan kemarin, saya bersama divisi sosdiklih parmas dan SDM mendapat undangan dari KPU Jawa Timur untuk rakor persiapan kampanye rapat umum. Mulai Kamis (11/1) hingga Jumat (12/1). Dipusatkan di Ponorogo. Rakor ini sekaligus menjadi rakor perdana KPU Jawa Timur yang diselenggarakan di Ponorogo, terutama dalam satu dasawarsa terakhir.
Beberapa agenda lainnya juga berlangsung pada sepekan kemarin. Di awal pekan, Senin (8/1), KPU Pacitan menyerahkan form-A Pindah Memilih di lokasi khusus. Yakni di Rutan Kelas IIB dan Perguruan Islam Pondok Tremas. Malam harinya, diagendakan bedah PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Selasa (9/1), dilakukan sosialisasi mengenai PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tersebut kepada stakeholders. Rabu (11/1), KPU Pacitan melakukan prosesi pelantikan pengganti anggota PPS Borang Kecamatan Arjosari dan PPS Losari Kecamatan Tulakan yang mengundurkan diri. Sedangkan pada hari Kamis (12/1), dilakukan koordinasi mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Panti Wredha Pacitan. Dilanjutkan koordinasi serupa dengan Bawaslu Pacitan. Pada hari tersebut, juga menjadi hari terakhir penyerahan Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK) Perbaikan. KPU Pacitan stand by sampai pukul 23.59 WIB.
Di akhir pekan, Minggu (14/1), dilakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada teman-teman PPK se-Pacitan. Hal ini sebagai upaya KPU Pacitan untuk terus memastikan jajarannya benar-benar menguasai teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. (*)
Tulisan ke-77/Edisi 8-14 Januari 2024
