ADA salah satu terobosan yang saya lakukan ketika menjadi Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Pacitan. Namanya asistensi penyusunan produk hukum. Upaya ini sengaja saya lakukan sebagai bentuk pendampingan bagi teman-teman adhoc PPK dan PPS dalam menyusun produk hukum. Sepekan kemarin, upaya tersebut saya lakukan untuk proses penyusunan naskah dinas penetapan KPPS.
Selain memastikan produk hukum yang disusun teman-teman PPS melalui PPK tersebut sesuai dengan standar tata naskah dinas, upaya tersebut juga dilanjutkan dengan proses legalisasi. Yakni pemberian stempel pada produk hukum yang disusun. Sekaligus pemberian tanda tangan pejabat KPU Pacitan yang memiliki kewenangan memberikan legalisasi, yakni Kasubbag Hukum dan SDM.
Banyaknya produk hukum yang disusun, menjadikan kami di KPU Pacitan harus bisa turun mendampingi proses penyusunan produk hukum tersebut. Sebab, apabila upaya ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan standarisasi mengenai naskah dinas tersebut tidak terpenuhi. Apalagi, Keputusan yang ditetapkan di tingkat PPS ini merupakan Keputusan KPU Pacitan yang ditandatangani ketua PPS atasnama ketua KPU Pacitan.
Itulah sebabnya, saya juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan mutu dari produk hukum tersebut. Di sinilah pentingnya asistensi tersebut. Upaya serupa, dulu saya awali ketika pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dari proses kala itu, saya berhasil mengompilasi seluruh produk hukum dari seluruh PPS se-Pacitan, hingga setinggi badan saya. Produk hukum tersebut sampai saat ini masih tersimpan rapi di ruangan Subbagian Hukum dan SDM KPU Pacitan.
Asistensi untuk 12 PPK ini, selesai dalam empat hari. Ada yang satu kecamatan saja, ada yang beberapa kecamatan bergabung menjadi satu lokasi. Hari pertama dilakukan pada Kamis (18/1) untuk Kecamatan Pacitan dan Kecamatan Arjosari. Pada hari kedua Jumat (19/1), dilakukan untuk Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Bandar, dan Kecamatan Nawangan. Hari kedua ini, kami membagi menjadi dua tim.
Pada hari ketiga, Sabtu (20/1) giliran di Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Kebonagung. Sedangkan di hari terakhir, Minggu (21/1), tim saya turun mengasistensi Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro. Sedangkan satu tim lagi turun ke Kecamatan Tegalombo.
Dari upaya tersebut, teman-teman adhoc mendapat pengetahuan baru mengenai naskah dinas Keputusan. Bagaimana jenis dan bentuknya, teman-teman sudah mulai familiar. Saya juga berharap, upaya ini menjadi salah satu tambahan skill untuk teman-teman, khususnya ketika kelak sudah selesai mengemban tugas sebagai badan adhoc.
Sepekan kemarin, bersama Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, dua kali saya ke Surabaya. Pertama pada Senin (15/1). Kami mendapatkan undangan dari KPU Jawa Timur untuk kegiatan Training of Trainers (ToT) untuk bimbingan teknis KPPS. Kegiatan yang rencana berlangsung tiga hari ini, dapat diakhiri pada malam di hari kedua. Walhasil, Rabu (17/1) dini hari, kami kembali ke Pacitan.
Seharian di Pacitan, pada hari itu KPU Pacitan melaksanakan rakor persiapan pelaksanaan kampanye rapat umum. Di hari itu pula, turun kembali undangan dari KPU Jawa Timur untuk agenda bimbingan teknis penyusunan keputusan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum. Untuk kedua kalinya dalam pekan kemarin, Kamis (18/1) saya kembali berangkat ke Surabaya.
Bimtek ini sesuai undangan berlangsung selama dua hari. Akan tetapi, dengan materi yang dapat dipadatkan, acara dapat selesai malam itu juga. Kembali, pada Jumat (19/1) dini hari, kami balik ke Pacitan.
Selain beberapa agenda tersebut, pada pekan kemarin juga berlangsung sejumlah agenda lainnya. Satu di antaranya adalah pada Sabtu (20/1), KPU Pacitan akhirnya mencoret Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dari kepesertaan di Pemilu anggota DPRD Pacitan Tahun 2024. Hal itu menyusul tidak dilaporkannya dokumen LADK milik PKN. Pleno pencoretan tersebut, sebelumnya didahului dengan klarifikasi dengan mengundang ketua PKN Pacitan. Termasuk memastikan pengurus partai mengetahui konsekuensi yang diterimanya tersebut.
Masih di hari yang sama, KPU Pacitan mengumpulkan seluruh partai politik dan stakeholders terkait. Hal itu berkaitan dengan persiapan penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum. Usai dilakukan rapat koordinasi dan menampung seluruh masukan, dilanjutkan dengan rapat pleno penetapan Keputusan KPU Pacitan tentang jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum di Pacitan.
Sebelum saya akhiri tulisan edisi ini, masih ada satu agenda lagi yang saya lakukan pada pekan kemarin. Yakni menghadiri undangan teman-teman PPK Tegalombo pada Rabu (17/1). Tajuk acaranya: Coffee Night dirangkaikan dengan Doa Bersama untuk Sukses Pemilu Tahun 2024. Acara ini menghadirkan seluruh PPS se-Tegalombo. Serta dihadiri camat berikut jajaran forkopimca, kepala desa dan perwakilan partai politik di tingkat Kecamatan Tegalombo.
Kesempatan ini, sekaligus momen perdana saya turun ke PPK Tegalombo. Bersyukur saya bisa berinteraksi dengan teman-teman penyelenggara di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo tersebut. Dari diskusi yang akhirnya berakhir hingga pergantian hari tersebut, saya memberikan sedikit motivasi bagi teman-teman untuk bersama-sama membangun kekompakan dalam menyukseskan tahapan Pemilu Tahun 2024. (*)
Tulisan ke-88/Edisi 15-21 Januari 2024
