KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), memastikan jajarannya di wilayah untuk siap dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu (PHPU). Hal itu dibuktikan dengan digelarnya koordinasi persiapan penyelesaian PHPU di Jakarta pada Rabu (31/1) hingga Jumat (2/2) lalu. Divisi hukum dan pengawasan berikut kasubbag dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota se-Indonesia, diundang dalam forum nasional tersebut. Termasuk, saya bersama kasubbag hukum dan SDM KPU Pacitan.
Selasa (30/1) malam, kami berangkat menggunakan transportasi kereta api. Dari Stasiun Yogyakarta. Tiba di Jakarta, Rabu (31/1) pagi. Sementara pembukaan acara, dijadwalkan pada sore harinya.
Pada sesi pembukaan, dipimpin langsung Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dilanjutkan dengan sejumlah pengarahan dari anggota KPU RI yang hadir pada saat itu. Beberapa arahan disampaikan Ketua KPU RI. Terutama persiapan menjelang hari pemungutan suara. Penekanannya adalah antisipasi potensi permasalahan hukum di sektor penyiapan logistik, kesiapan jajaran adhoc hingga teknis pemungutan dan penghitungan suara.
Arahannya begitu detil. Begitu menurut saya. Sehingga, kami dapat mencatatnya untuk diteruskan kepada jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan, desa hingga tingkat TPS. Sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten yang baru memiliki pengalaman perdana menyelenggarakan Pemilu, bagi saya arahan tersebut sangat penting. Saya bertekad untuk segera menyusun materi pengarahan tersebut untuk disampaikan kepada jajaran adhoc di Pacitan.
Pada hari kedua, Kamis (1/2), diawali dengan pemaparan dari sejumlah narasumber. Beberapa materi disampaikan. Mulai dari perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu RI, DKPP RI, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Polri hingga akademisi. Seharian, seluruh pemateri tersebut secara bergantian menyampaikan pemaparannya.
Pasca pemaparan dari narasumber, acara selanjutnya dipandu oleh biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Sekretariat Jenderal KPU RI. Kali ini, kami diperkenalkan dengan aplikasi bernama Sistem Informasi Permasalahan Hukum (Sikum). Melalui aplikasi ini, seluruh permasalahan hukum khususnya perselisihan hasil Pemilu, dapat teregister dan dipantau perkembangannya.
Hingga malam acara berlangsung, dan diakhiri dengan penutupan acara. Setelah dipastikan berakhir, kami bersiap untuk kembali ke Pacitan. Menempuh perjalanan menggunakan kereta api. Jumat (2/2), kami sudah berada di Pacitan.
Sementara itu, di Pacitan, juga masih berjibaku dengan sejumlah tahapan. Khususnya penyiapan logistik pemungutan dan penghitungan suara. Dalam sepekan terakhir, beberapa agenda juga dilakukan KPU Pacitan. Di antaranya adalah pada Selasa (30/2), dilangsungkan rakor persiapan distribusi logistik bersama Bawaslu Pacitan.
Sementara pada Rabu (31/2), masih bersama Bawaslu, dibicarakan mengenai persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Momen ini sekaligus sebagai sarana penyamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu dalam menyikapi sejumlah ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara yang sudah diatur dalam PKPU maupun petunjuk teknis.
Rakor serupa juga digelar Jumat (2/2). Kali ini, dengan mengundang seluruh perwakilan partai politik di Pacitan. Beberapa ketentuan, disampaikan kepada peserta Pemilu tersebut. Sehingga, diharapkan peserta Pemilu dapat memahami betul mekanisme mengenai pemungutan dan penghitungan suara. Meski, kegiatan tersebut bukanlah kali pertama digelar.
Pada akhir pekan, tepatnya Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2), terjadwal untuk melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024. Pada momen tersebut, Sabtu saya agendakan untuk melaksanakan sosialisasi bersama pengurus Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Pringkuku. Sedangkan di hari Minggu, sosialisasi saya pusatkan bersama teman-teman komunitas pehobi motor trail di Kecamatan Punung. Dua kecamatan yang kebetulan saya mengampu sebagai koordinator wilayahnya. (*)
Tulisan ke-80/Edisi 29 Januari 2024 – 4 Februari 2024
