Menu

Mode Gelap
Kemenag Kota Madiun Disorot LSM Garis PAKEM Mandiri Terkait TPG Non PNS Tahun 2018 dan Dugaan Pungli Musrenbang, Lima Sektor Jadi Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2024 Teken Finacial Close Proyek KPBU APJ, Bupati Madiun Ingin Kebijakan Bermanfaat Untuk Masyarakat  Mobil Masuk Jurang, Sopir dan Mantan Kades Dadapan Tewas Pertimbangan Masa Depan, Kasus Pencurian Karburator di Mapolres Madiun Sepakat Selesai dengan Diversi 

Madiun · 4 Mar 2019 13:46 WIB ·

Pemkab Madiun Segel Toko Modern Belum Berijin


 Pemkab Madiun Segel Toko Modern Belum Berijin Perbesar

MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun tunjukkan taringnya dengan menyegel toko modern yang belum mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BMPPT), disampaikan Kabid Penertiban dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Madiun, Eko Budi Hastanto sedikitnya ada lima toko modern di Kabupaten Madiun dalam hal ini dianggap tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ijin perdagangan yakni belum mangantongi IUTM. ” Hari ini Senin (4/3/2019) agenda dua penyegelan toko modern, besok dua tempat dan Rabu satu. Total ada lima yakni satu Alfamart dan empat Indomaret,” kata Eko usai penyegelan salah satu toko modern di Kecamatan Saradan.

Dimulai pagi tadi pukul 09.00 WIB, tim gabungan yang terdiri Satpol PP, BMPPT, LH, Indagkop dan Muspika serta dari Kepolisian dan TNI mengawali penyegelan toko modern di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan atau di kawasan jalan raya Saradan-Surabaya. Kemudian toko modern kedua yang disegel berlokasi di Desa Bagi, Kecamatan Madiun atau kawasan jalan raya Bagi.

Menurut Eko, sebelum tindakan tegas ini, pihaknya telah melayangkan surat dan teguran dengan tiga tenggang waktu namun tidak mengindahkan. Hingga akhirnya dikelurakan SP3 dan dilakukan penyegelan. “Bila toko terkait setelah ini bisa menunjukkan ijin akan kita buka segelnya. Namun bila ada pasal tertentu yang dilanggar dan tidak bisa menunjukkan ijin akan kita tutup permanen,” jelasnya.

Sebelumnya, toko modern yang disegel oleh penegak Perda itu telah beroperasi rata-rata mulai Desember 2018. Sampai hari ini telah diberikan tiga tenggang waktu atau keluar SP3 namun tidak segera mengurus IUTM. “Ini nanti akan ada juga Perda dan Pergub baru yang mengatur mini market, super market dan toko modern dan akan kita sesuaikan,” terang Eko. (*)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kemenag Kota Madiun Disorot LSM Garis PAKEM Mandiri Terkait TPG Non PNS Tahun 2018 dan Dugaan Pungli

22 Maret 2023 - 09:45 WIB

Musrenbang, Lima Sektor Jadi Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2024

21 Maret 2023 - 14:39 WIB

Teken Finacial Close Proyek KPBU APJ, Bupati Madiun Ingin Kebijakan Bermanfaat Untuk Masyarakat 

18 Maret 2023 - 09:44 WIB

Pertimbangan Masa Depan, Kasus Pencurian Karburator di Mapolres Madiun Sepakat Selesai dengan Diversi 

1 Maret 2023 - 14:03 WIB

Terciduk Asyik Ngobrol saat Pembekalan, Bupati Madiun Tegur Seorang Perangkat Desa

31 Januari 2023 - 17:39 WIB

Tergiur Untung 50 Ribu per Gram, Pemuda di Madiun Nekat Edarkan Narkoba

27 Januari 2023 - 21:48 WIB

Trending di Hukum