Anas Hamidi Minta Skema Penjualan Gabah Petani Diproteksi

- Jurnalis

Senin, 25 Februari 2019 - 13:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NGAWI. Anas Hamidi anggota Komisi I DPRD Ngawi menilai, penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Sebab, HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

“Terbukti pada musim panen sekarang ini harga gabah anjlok mana Bulog bertindak. Pasti alasanya macam-macam sudah saat petani diberikan kejelasan harga,” terang Anas Hamidi, Senin, (25/02/2019).

Anas yang tercatat sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Ngawi Dapil 6 (Paron, Kedunggalar) nomor urut 01 dari PKB mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP yang tercantum dalam Instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Bulog.

Dalam regulasi, disampaikan bahwa Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras dengan fleksibilitas maksimal 10 persen.

Baca Juga :  Ony Pantau 4 Titik Dapur Umum Ngawi

“Kenyataan tidak sekarang harga terus merosot turun dengan alasan cuaca. Maka alangkah baik pemerintah memproteksi petani,” ulasnya.

Tambahnya, Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP. Misalnya musim penghujan kali ini yang tentunya juga memengaruhi jumlah beras produksi petani.

Untuk itu, Anas enyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang untuk mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog.

Baca Juga :  Nahas, Pekerja Proyek RSUD Ngawi Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja

Sekali lagi Anas mengatakan, ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras di awal 2019. Apabila pemerintah tidak memberikan prioritas terhadap penyerapan dan stok beras di gudang sejak sekarang, dikhawatirkan kebijakan impor akan dilakukan kembali dengan sifat mendadak.

“Seperti diketahui jika terjadi impor beras sangat berpengaruh pada pasar domestik. Apalagi di Ngawi ini sebagai lumbungnya padi di Jawa Timur maupun nasional,” pungkas Anas Hamidi. (en*)

Berita Terkait

Di Madiun, Penyekatan Pemudik Dilakukan Di Tiga Titik Berikut Ini
Urus Izin Tinggal Makin Mudah, Ada Aplikasi PECEL PINCUK JOSS, Inovasi Terbaru Kantor Imigrasi Madiun
Luncurkan Aplikasi PECEL PINCUK JOSS, Petugas Kantor Imigrasi Madiun Jemput Bola Layani WNA
DPRD Kabupaten Madiun Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun 2020
Chek Dam Kedung Sapi Rusak Diterjang Banjir
Vaksinasi Covid-19 Menyasar Pegawai PUPR hingga Bupati Pacitan Terpilih
Pelantikan Aji-Gagarin Dijadwalkan pada Akhir Bulan
Pengadilan Negeri Pacitan Bakal Peringatkan Bupati, Soal Eksekusi Pasar Tulakan

Berita Terkait

Selasa, 4 Mei 2021 - 14:04 WIB

Di Madiun, Penyekatan Pemudik Dilakukan Di Tiga Titik Berikut Ini

Sabtu, 1 Mei 2021 - 21:17 WIB

Urus Izin Tinggal Makin Mudah, Ada Aplikasi PECEL PINCUK JOSS, Inovasi Terbaru Kantor Imigrasi Madiun

Sabtu, 1 Mei 2021 - 20:59 WIB

Luncurkan Aplikasi PECEL PINCUK JOSS, Petugas Kantor Imigrasi Madiun Jemput Bola Layani WNA

Kamis, 22 April 2021 - 21:40 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun 2020

Kamis, 15 April 2021 - 21:50 WIB

Chek Dam Kedung Sapi Rusak Diterjang Banjir

Jumat, 9 April 2021 - 09:36 WIB

Vaksinasi Covid-19 Menyasar Pegawai PUPR hingga Bupati Pacitan Terpilih

Kamis, 1 April 2021 - 21:10 WIB

Pelantikan Aji-Gagarin Dijadwalkan pada Akhir Bulan

Kamis, 1 April 2021 - 08:16 WIB

Pengadilan Negeri Pacitan Bakal Peringatkan Bupati, Soal Eksekusi Pasar Tulakan

Berita Terbaru