NGAWI. Wakil rakyat sangat menyesalkan sikap Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi dalam menggelar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui tes yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin, (23/02/2019).
Siswanto Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi membeberkan, sudah seharusnya BKPP lebih terbuka saat melaksanakan tes P3K sebagai tindak lanjut terhadap nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos CPNS. Jangan sampai ada kesan slintutan tanpa koordinasi dengan pihak dewan.
“Sebelumnya kan sudah kita konfirmasi kapan pelaksanaan tes P3K itu. Tapi tahu-tahu sudah dilaksanakan. Kita sebagai wakil rakyat kaget juga,” terang Siswanto, Senin, (25/02/2019).
Padahal untuk bisa mencarikan solusi terbaik para K2 agar bisa tercover melalui P3K pihak BKPP sendiri selalu mengajak dewan ketika menghadap ke BKN. Dengan alasan itulah ulas Sis, dewan merasa kecewa bahkan terkesan tidak dijadikan sebagai mitra diskusi.
“Jadi kita bingung ketika ada pertanyaan dari masyarakat menyangkut mekanisme K2 agar bisa menjadi P3K apalagi dalam tesnya memasang passing grade,” ungkap legislator PKS ini.
Terpisah dari narasumber yang enggan disebut jatidirinya menandaskan dalam tes P3K diikuti 167 peserta. Dengan materi tes teknis, manajerial, sosial dan terakhir interview via online. Hasilnya pihak panitia tes memasang passing grade sebagai acuan persentase nilai.
Dari tes tersebut, hasilnya bakal diumumkan pada Jum’at pekan ini atau 01 Maret 2019. Sayangnya Yuli Kusprasetyo Kepala BKPP Kabupaten Ngawi hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (en*)
