PEKAN kemarin KPU Provinsi Jawa Timur punya gawe: rakor pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum. Pesertanya, divisi hukum dan pengawasan berikut kasubbagnya di seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dipusatkan di kantor KPU Tulungagung. Dari Pacitan, saya hadir bersama Kasubbag Hukum dan SDM Danang Kuntadi.
Momen pada Selasa (22/8) hingga Rabu (23/8) ini sekaligus rakor perdana bagi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur Athoillah. Setelah sebelumnya dilantik menjadi pengganti divisi hukum dan pengawasan yang ditinggalkan Muhammad Arbayanto. Rakor selama dua hari ini berjalan cukup padat. Sebab, terdapat agenda pembahasan yang cukup krusial. Menyangkut konsepsi kebijakan yang akan diambil ke depannya.
Agenda krusial tersebut adalah penguatan fungsi pengawasan internal dari divisi kami: hukum dan pengawasan. Nantinya, divisi yang saya ampu ini diharapkan mampu menjadi ‘inspektorat internal’ di KPU kabupaten/kota masing-masing. Sehingga, pada saat lembaga tengah mendapatkan audit resmi, bisa siap dari awal untuk menghadapi. Sebab, sebelumnya sudah melalui semacam screening dari fungsi divisi hukum dan pengawasan.
Karena menyangkut kegiatan kesekretariatan, selain dipimpin langsung Athoillah, Sekretaris KPU Jawa Timur Nanik Karsini bersama jajarannya juga memberikan arahan. Beberapa konsep laporan yang selama ini dijalankan KPU Jawa Timur, diharapkan dapat diadopsi oleh KPU kabupaten/kota. Khususnya dalam proses penyusunan laporan SPIP.
Setelah semalaman membahas mengenai konsep pola pengawasan internal, pada hari kedua ditekankan pada peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum. Beberapa produk hukum milik KPU kabupaten/kota dibuka untuk dievaluasi. KPU Jawa Timur cukup serius dalam menyeragamkan bentuk penyusunan produk hukum tersebut. Bahkan sampai penggunaan tanda baca juga menjadi perhatian khusus.
Menurut Athoillah, tanda baca seperti titik dan koma tidak bisa dianggap sepele. Sebab, akan berpengaruh pada muatan kalimat yang digunakan. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah pada salah satu divisi di Bawaslu: divisi pencegahan, sosialisasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Apabila tidak diberikan tanda baca koma, tentu akan lain pemaknaannya. Pun berpotensi menimbulkan kontroversi.
Itulah agenda dari dua hari rakor cukup padat di Tulungagung pekan kemarin. Selain berkaitan dengan rakor tersebut, beberapa agenda juga terjadi di KPU Pacitan. Pada Kamis (24/8), KPU Pacitan mendapat kunjungan silaturahmi dari jajaran Bawaslu Pacitan yang baru dilantik. Dipimpin langsung ketuanya yang baru, Syamsul Arifin, dan salah seorang anggota beserta sekretariat. Silaturahmi tersebut berlangsung hangat. Beberapa agenda dalam jangka waktu dekat, dibahas dalam forum tersebut.
Selain berkaitan dengan kegiatan, Syamsul juga menyampaikan personil baru Bawaslu Pacitan periode tahun 2023-2028. Termasuk penempatan koordinator divisi (kordiv). Yakni Agus Hariyanto (kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas); Nurul Fata Khoiruriza (kordiv SDM, organisasi dan diklat); Muhammad Nur (kordiv hukum dan penyelesaian sengketa); serta Fajar Dino Prawika (kordiv penanganan pelanggaran, data dan informasi).
Sementara itu, pada Jumat (25/8) malam, KPU Pacitan menghadiri undangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan. Saya diminta untuk turut hadir membersamai ketua dan divisi perencanaan data dan informasi. Termasuk sekretaris dan jajaran sekretariat. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji memberikan arahan untuk menambah anggaran hibah Pilbup Pacitan Tahun 2024.
Dari pembahasan tersebut, mencuat rencana anggaran yang akan dihibahkan adalah sebesar Rp 37 miliar. Apabila sebelumnya hasil rapat badan anggaran DPRD Pacitan dan TAPD memutuskan sebesar Rp 35,8 miliar, dengan kesepakatan menjadi Rp 37 miliar berarti terdapat penambahan sekitar Rp 1,2 miliar. Dipimpin langsung ketua TAPD, penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dalam memaksimalkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang direncanakan. (*)
Tulisan ke-57/Edisi 21-27 Agustus 2023
